Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Keamanan Perairan, Indonesia-Filipina-Malaysia Lakukan Pertemuan Trilateral

Kompas.com - 05/05/2016, 10:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral dengan Filipina dan Malaysia di Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (5/5/2016).

Berdasarkan siaran pers dari Kementerian Luar Negeri, pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia untuk membahas tantangan keamanan wilayah perairan di tiga negara tersebut.

"Dengan latar belakang semakin meningkatnya tantangan keamanan yang mengkhawatirkan di perairan antara ketiga negara," demikian bunyi keterangan tertulis Kemenlu yang diterima, Kamis.

Tantangan yang dimaksud, antara lain maraknya perompakan bersenjata, kejahatan transnasional dan terorisme di kawasan. 

Hal tersebut dipandang telah mengancam keselamatan warga negara. Selain itu, jalur perdagangan dan aktivitas ekonomi juga berpengaruh sehingga menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan kawasan.

Dalam siaran pers disebutkan, pada tahun 2015, terdapat lebih dari 100 ribu kapal melintas di wilayah perairan Sulu dengan membawa 55 juta metric ton kargo dalam 1 juta kontainer, dan lebih dari 18 juta penumpang.

Pertemuan Trilateral akan diselenggarakan dengan format 2+2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata masing-masing di tiga negara.

Dari Indonesia akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dari Malaysia dihadiri Menteri Luar Negeri Dato’ Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata, Tan Sri Dato’ Sri (DR) Jendral Zulkifeli Mohd Zin.

Sementara dari Filipina dihadiri Menteri Luar Negeri Filipina, Jose Rene D Almendras dan Acting Panglima Angkatan Bersenjata, Vice Admiral Caesar C Taccad.

Seusai pertemuan, Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan menyampaikan keterangan pers bersama.

Sebelum pertemuan dilakukan, perwakilan ketiga negara itu melakukan kunjungan kehormatan dengan Presiden RI, Joko Widodo di Gedung Agung, Yogyakarta. (Baca: Jokowi Bertemu Perwakilan Filipina dan Malaysia untuk Bahas Pengamanan Laut 3 Negara )

Kompas TV Jokowi: 10 Sandera WNI Bebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com