Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Ingatkan Aparat yang Kerap "Ditaklukkan" Pengedar Narkoba

Kompas.com - 04/05/2016, 14:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

BANTEN, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan menilai, peredaran narkoba di Indonesia sudah mengkhawatirkan.

Narkoba, kata dia, dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan dan mendatangkan keuntungan besar bagi jaringan pengedar.

Dengan penghasilan yang sangat besar para pengedar narkoba bisa memengaruhi aparat penegak hukum.

Menurut Zulkifli, hal ini terlihat dari sejumlah kasus yang menunjukkan dugaan keterlibatan aparat sebagai pengedar maupun pengguna.

"Itulah akar persoalan narkoba. Narkoba ini satu jenis bisnis yang sangat besar uangnya. Bisa memengaruhi aparat keamanan," ujar Zulkifli, dalam acara dialog Safari Kebangsaan Merajut Kebinnekaan, di Aula SMAN 1 Ciruas, Serang, Provinsi Banten, Rabu (4/5/2016).

Ia menilai, lemahnya integritas aparat penegak hukum semakin menghambat perang terhadap peredaran narkoba. 

Persoalan ini harus segera dibenahi agar Indonesia tak menjadi target utama peredaran narkoba di kawasan Asia.

"Aparat kita juga masih lemah. Sering ditaklukkan oleh pengedar. Masalahnya di penegakan dan aparat hukum. Itu kenapa narkoba mati satu tumbuh seribu," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Zulkifli menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN), total narkoba yang berhasil disita berjumlah 5 ton dan diprediksi angka pengguna narkoba di Indonesia mencapai 6 juta orang. 

Selain itu, setiap harinya, sebanyak 40-50 orang meninggal dunia karena menggunakan narkoba. 

"PBB mengumumkan Indonesia negara nomor 1 di Asia untuk penyelundupan dan peredaran. Oleh karena itu, Presiden bilang kita masuk dalan kategori darurat narkoba. Indonesia tidak boleh kalah melawan narkoba. Kalau  kita lemah, kita bisa hilang satu generasi dan negara bisa mundur 200 tahun," papar Zulkifli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com