Pimpinan KPK Berharap Golkar Kedepankan Transparansi dalam Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berharap agar Partai Golkar dapat mengedepankan transparansi dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Saut berharap Partai Golkar dapat secara mandiri mengawasi adanya politik uang.

"Sebagai sebuah partai yang modern dan terbuka , transparansi seyogyanya tidak hanya diukur dengan inovasi melibatkan pihak luar untuk mengawasi keuangan partai," ujar Saut melalui pesan singkat, Kamis (28/4/2016).

Menurut Saut, partai politik seperti Golkar sebaiknya memiliki kemampuan melakukan inovasi untuk membangun peradaban baru kehidupan politik, yang mendukung daya saing bangsa secara berkelanjutan.

Saut meminta agar kader Partai Golkar dapat secara gotong-royong membangun partai melalui sebuah perhelatan rutin seperti Munas.

Tujuannya, adalah untuk membangun komposisi pengurus yang sebaik-baiknya.

Menurut Saut, KPK tidak akan secara langsung terlibat untuk mengawasi pelaksanaan Munaslub Golkar.

Sebelumnya, pengurus Partai Golkar pernah meminta agar KPK ikut mengawasi politik uang dalam pelaksanaan Munas.

(Baca: Munaslub Golkar Akan Libatkan BIN, KPK, dan Kepolisian)

"Tetapi, ketika ada indikasi langsung atau tidak langsung yang arahnya ke acara Munas, tentu kita memiliki kewajiban moral," kata Saut.

Munaslub Partai Golkar yang akan digelar pada 23 Mei 2016 mendatang di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 47 miliar.

(Baca: Tanpa Uang Saku Peserta, Munas Golkar Diperkirakan Kuras Rp 47 Miliar)

Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan bahwa setiap calon ketua ketua umum akan dibebankan setoran sebesar Rp 1 miliar.

(Baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

Pengamat politik menilai bahwa pencalonan ketua umum Golkar dalam pelaksanaan Munaslub tersebut berpotensi menimbulkan politik uang.