Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Tinjau Pembangunan Mentawai Pasca-Tsunami

Kompas.com - 28/04/2016, 14:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis

PADANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengunjungi Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Kamis (28/4/2016).

Puan datang untuk meninjau penanganan wilayah pasca gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2010 di lokasi tersebut dan meminta rehabilitasi Kepulauan Mentawai terus dilanjutkan dan terimplementasi. 

"Saya minta semua kementerian bergotong royong agar pembangunan sarana dan prasarana bisa diwujudkan. Mudah-mudahan dengan turunnya anggaran 2016 pembangunan bisa dilakukan secara bertahap dan akan kelihatan hasilnya," kata Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) Willem Rampangilei, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet serta anggota DPR-RI asal Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman.

Puan menuturkan, dalam kunjungan kerja ini, Kemenko PMK sengaja mengajak sejumlah menteri serta pejabat eselon I yang mewakili kementeriannya. Dia ingin para pemangku kebijakan turut menyaksikan langsung bahwa pembangunan Kepulauan Mentawai masih jauh dari harapan.

Meski demikian, Puan menyadari percepatan pembangunan di Kepulauan Mentawai terkendala posisi geografis dan bentangan alamnya yang rawan bencana. Kondisi infrastruktur di wilayah ini juga masih amat terbatas.

“Tapi dengan gotong royong pemerintah secara bertahap akan melengkapi beberapa sarana dan prasarana serta akan melanjutkan pembangunan di wilayah ini," ujar Puan.

Selama di Kepulauan Mentawai, Puan sempat berdialog dengan warga, melihat rumah yang sudah selesai dibangun dan ditinggali warga. Sejumlah barang bantuan juga diberikan, di antaranya 200 buah kitab suci (Al Quran dan Alkitab), satu unit motor TRC dari Kemensos untuk Dinsos Kebupaten Kepulauan Mentawai, 10 buah alat komunikasi dari BNPB dan 400 set perlengkapan sekolah dari BNPB.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berharap kehadiran Puan menjadi momentum meningkatkan perhatian pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Mentawai.

"Kami mengharapkan dukungan besar. Kami yakin Presiden Jokowi membangun infrastruktur Mentawai, dan ikut dalam pemberdayaan masyarakat sehingga lebih sejahtera," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com