Politik Uang Munaslub Golkar

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

Keinginan panitia pengarah dan panitia pelaksana agar pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar berlangsung tanpa politik uang tampaknya hanyalah impian belaka.

Ketika mereka sedang mempersiapkan aturan main untuk meniadakan permainan politik uang itu, paling tidak sudah ada lima dari tujuh bakal calon ketua umum yang sudah melakukan safari keliling ke daerah untuk mendapatkan dukungan dari DPD-DPD I dan II Partai Golkar.

Pada kegiatan safari itulah tawar- menawar dukungan politik mulai terjadi. Pembicaraan yang biasanya terjadi, antara lain, "Si A kasih berapa?" atau "Anda dapat berapa dari si B?" dilanjutkan dengan kalimat, "nih saya kasih sekian ya, jangan lupa beri dukungan ke saya."

Politik uang sudah menjadi The name of the game dalam setiap pemilihan ketua umum Partai Golkar di era reformasi, khususnya sejak pertarungan head-to-head antara Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla pada Munas Bali 2004 dan antara Aburizal Bakrie vs Surya Paloh pada Munas Riau 2009.

Bahkan, pada Munas Riau angkanya amat fantastis, secara kumulatif mencapai lebih dari Rp 1 triliun!

Jika informasi yang penulis terima dari teman-teman di Partai Golkar itu benar, sudah pasti uang sebesar itu tidak seluruhnya berasal dari kocek dua kandidat yang bertarung tersebut.

Dengan kata lain, pasti ada satu atau banyak orang yang "menyumbang" para kandidat itu, yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut "cukong", "pengijon", atau agak lembut disebut "tangan-tangan yang tak tampak" (the invisible hands).

Cukong yang saya maksud tidak mengandung konotasi etnik atau ras karena bisa saja dia keturunan Tionghoa, Melayu, atau Arab.

Tak ada makan siang gratis

Seperti layaknya pengijon yang membantu para petani atau peladang yang membutuhkan dana, dalam politik bantuan para cukong kepada para bakal calon ketua umum Partai Golkar itu tentunya tidaklah gratis alias no free lunch.

Para cukong tentunya meminta imbalan balik yang lebih besar lagi dari para politisi yang mendapatkan bantuan itu. Bisnis politik kotor ini dalam terminologi politik dikenal dengan sebutan bribe and kickbacks.

Posisi ketua umum Partai Golkar amatlah strategis karena Golkar adalah kekuatan kedua terbesar di Indonesia setelah PDI Perjuangan (PDI-P).

Namun, kecanggihan bermanuver politik Partai Golkar tetap lebih baik dibandingkan PDI-P atau partai-partai lain.

Ketua umum Partai Golkar bisa mengerahkan jajaran partainya dari yang ada di eksekutif, legislatif, dan bahkan pengawasan keuangan negara, dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, politisi Golkar juga bisa memiliki pengaruh yang besar di lembaga yudikatif.