Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma: Uang Surabaya Sepersepuluh Jakarta, tetapi Pendidikan dan Kesehatan Bisa Gratis

Kompas.com - 23/04/2016, 20:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Risma Tri Rismaharini menyampaikan, dengan anggaran Rp 7,9 triliun per tahun, pihaknya dapat menggratiskan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut Risma, anggaran Rp 7,9 triliun itu jauh lebih kecil dari anggaran Pemprov DKI Jakarta. 

"Uangnya Jakarta Rp 78-79 triliun, saya sepersepuluhnya. Tetapi orang Surabaya pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian lansia miskin dan orang cacat dapat makanan setiap hari, 24 jam ambulans dan mobil jenazah gratis," ujar Risma di Jakarta, Sabtu (23/4/2016).

Tak hanya itu, Surabaya juga memiliki lebih dari 1.000 perpustakaan yang tersebar di berbagai kampung.

(Baca: Risma Kerap Diancam Akan Dibunuh karena Benahi Sistem Birokrasi)

Selain itu, kata Risma, Surabaya punya puluhan tempat belajar untuk anak-abak kurang mampu dengan fasilitas komputer.

Menurut Risma, pembangunan itu dilakukannya dengan penghematan. "Kalau aku tidak melakukan penghematan, dari mana dapat uang itu," ucap dia.

Per tahunnya, kata dia, Pemkot Surabaya mampu menghemat 20 hingga 25 persen anggaran.

Risma mengatakan, pemerintahannya tidak pernah menghabiskan anggaran dalam setahun karena masih ada sisa penghematan.

(Baca: Cara Risma Biasakan Anaknya Jujur soal Uang)

Setidaknya, mereka menyisihkan anggaran Rp 1 triliun per tahun. Risma juga menempatkan pengamen di tempat yang tertib, seperti di taman-taman.

Bahkan, mereka dibayar Rp 2 juta setiap kali memainkan lagu. "Kemudian uangnya kita kembalikan ke masyarakat. Sekarang Surabaya sudah enggak banjir. Saya dapat uang dari mana kalau enggak penghematan itu," kata Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com