JAKARTA, KOMPAS.com — Calon ketua umum Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengaku siap jika harus menyetor dana Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar sebagai salah satu kewajiban maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar.
Prinsipnya, Priyo akan mengikuti apa saja keputusan panitia penyelenggara yang nantinya akan diketuk palu dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.
"Kalau itu keputusan bersama, saya ikut," ujar Priyo di Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Priyo menambahkan, perlu dilihat tujuan dari pemungutan sumbangan wajib tersebut. Jika tujuannya untuk mengurangi politik uang dan menumbuhkan kebersamaan, maka ia akan mematuhinya.
Hal itu terutama untuk menciptakan proses musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang lebih baik. (Baca: Munaslub Golkar Diperkirakan Kuras Dana Rp 85 Miliar)
Meski begitu, ia menginginkan nantinya panitia penyelenggara memberi penjelasan secara transparan. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci hitung-hitungan di balik munculnya angka tersebut.
"Kalau ini tujuannya bagus, bersama, dan baik, saya ikut saja. It's OK. Ini tradisi baru yang coba dibangun Golkar," tutur mantan Wakil Ketua DPR RI itu. (Baca: Janji-janji Jelang Munas Golkar: Dari Uang Rp 10 M hingga Hadiah Mobil)
Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid sebelumnya menyebutkan, biaya munaslub akan ditanggung secara gotong royong oleh bakal calon ketua umum, panitia penyelenggara, dan dewan pengurus pusat.
Namun, khusus untuk bakal calon ketua umum, pembebanan biaya merupakan sebuah kewajiban sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi bakal calon.
(Baca: Rekomendasi SC, Bakal Calon Ketum Golkar Diminta Setor Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar)
"Angkanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar," kata Nurdin di sela-sela rapat panitia munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).
Ia menambahkan, panitia sudah menyediakan lima alternatif nilai biaya. Adapun biaya Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar tersebut adalah alternatif yang paling direkomendasikan pihak panitia.