Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Sebut Pembebasan 10 WNI dari Abu Sayyaf Bukan Hal Mudah

Kompas.com - 14/04/2016, 15:16 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok bersenjata di luar negeri memang bukan perkara yang mudah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengakui bahwa upaya penyelamatan sandera Abu Sayyaf bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

Meskipun begitu, ia mengatakan, Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan semaksimal mungkin.

"Ini bukan suatu hal yang mudah, namun kita terus upayakan semaksimal mungkin," ujar Arrmanatha saat dihubungi, Kamis (14/4/2016).

(Baca: Sudah Lebih dari Dua Minggu, Pemerintah Masih Upayakan Pembebasan 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Ia pun menuturkan, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina masih terus berlangsung sampai saat ini.

"Kami masih terus mengupayakan pembebasan. Komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terus berlangsung," ungkap dia.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan bahwa saat ini Kemenlu telah menunjuk dua liaison officer (LO) untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak keluarga 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Penunjukan tersebut, kata Retno, merupakan upaya yang dilakukan Kemenlu agar pihak keluarga terus mendapatkan perkembangan terkini mengenai kondisi para sandera.

(Baca: Ali Fauzi: Kelompok Abu Sayyaf Biasa Tahan Sandera Lebih dari 6 Bulan)

Selain itu, Menlu juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina. Kemudian, di tempat terpisah, Retno juga bertemu Menteri Luar Negeri Filipina dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu berupaya mengintensifkan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pembebasan sandera, menekankan pentingnya keselamatan para sandera, dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan Filipina.

(Baca: Kelompok Abu Sayyaf Dinilai Ingin Sampaikan Pesan Lemahnya Filipina)

"Sesuai instruksi dari Presiden Jokowi, saya telah melakukan kunjungan ke Filipina pada tanggal 1-2 April 2016 lalu. Hasil pertemuan sudah saya laporkan kepada Presiden," tutur Retno saat memberikan keterangan pers di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Namun, hingga kini, kejelasan nasib para WNI itu masih terombang-ambing lantaran proses penyelamatan belum membuahkan hasil.

Kompas TV TNI Tunggu "Lampu Hijau" dari Filipina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com