Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Ricuh Dinilai Jadi Bukti Lambatnya Kinerja Pimpinan DPD

Kompas.com - 12/04/2016, 12:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menilai, ricuhnya Dewan Perwakilan Daerah disebabkan ketidakpuasan para anggotanya.

Salah satunya terkait kinerja pimpinan yang lamban. Hal tersebut seringkali menghambat kinerja para anggota DPD.

"Kadang-kadang anggota DPD nya sudah mau melangkah agak jauh, tapi terkendala di dalam pikiran atau adminiatrasi ya g dibuat oleh unsur pimpinan," kata Ray saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).

Dia mencontohkan, mengenai kewenangan DPD ikut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang, meski tak terlibat dalam penetapan hasil UU.

Kewenangan tersebut telah diakomodasi Mahkamah Konstitusi namun DPD juatru memberi kesan seakan mereka enggan memanfaatkan kesempatan itu. Sekalipun terlibat, hanya terbatas pada pelibatan pembahasan namun tak ada upaya untuk meninggalkan kesan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa diperhitungkan.

"Intinya, DPD di bawah kepemimpinan ini semuanya berjalan seperti tidak ada terobosan," ujarnya.

Selain itu, Ray mengaku mendengar adanya rasa kesal dari para anggota karena unsur pimpinan tak banyak berkantor, terutama Ketua DPD Irman Gusman yang sudah menjabat dua periode.

Menurut dia, dapat terlihat kinerja Irman yang terlihat tak optimal dalam periode kepemimpinannya itu.

"Kalau ada geliat ini, beliau lebih lama di DPD nya melakukan apa, memperbaiki apa, mengadvokasi apa, mendorong anggota untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif bagi kepentingan publik, misalnya. saya pikir tuntutan-tuntutan seperti itu akan kandas," tutur Ray.

"Tinggal soal mau enggak unsur pimpinan DPD ini berubah. Jangan selalh berlindung di bawah ketentuan," imbuhnya kemudian.

Ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ray menyebutkan, ketentuan mengenai mosi tidak dikenal dalam peraturan tersebut. Maka ketika sejumlah anggota DPD melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD, maka tak lantas dapat melengserkan mereka.

Oleh karena itu, untuk kembali mengembalikan kepercayaan anggotanya, kata Ray, Irman beserta pimpinan DPD lainnya harus mau bekerja lebih optimal dan membuat terobosan.

Salah satunya bagaimana untuk terus menerus memperbaiki mekanisme, mendorong dan mendesak supaya rapat di DPR, anggota DPD juga dilibatkan.

"Memotivasi anggota DPD untuk betul-betul aktif, melakukan tindakan-tindakan positif meski tidak diatur dalam UU, misalnya. Kalau mereka mau melakukan itu, mosi tidak percaya ini bisa kandas di tengah jalan," tutur Ray.

 

Kompas TV Rapat Paripurna DPD Diwarnai Kericuhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com