Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPD Ditutup dengan Pembacaan Mosi Tidak Percaya

Kompas.com - 11/04/2016, 22:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah sempat ricuh, pelaksanaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah pada Senin (11/4/2016) akhirnya ditutup.

Sidang ditutup setelah perwakilan anggota, Benny Ramdhani, membacakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPD.

Mosi tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Ada 60 anggota yang menandatangani mosi tersebut.

Dalam mosinya, mereka menilai pimpinan telah melakukan pelanggaran karena tidak bersedia menandatangani perubahan Tatib DPD yang telah disepakati dalam sidang paripurna pada 15 Januari 2015 lalu.

Di samping itu, mereka menganggap pimpinan DPD tak mampu menunjukkan sikap kenegarawanan setelah menutup sepihak sidang paripurna pada 17 Maret 2016 lalu.

Tak hanya menutup, saat itu mereka juga menolak tatib yang telah disahkan pada sidang paripurna sebelumnya.

Benny lantas menyerahkan mosi tersebut kepada pimpinan dan perwakilan Badan Kehormatan DPD. Sempat terjadi interupsi kala mosi hendak diserahkan.

"Interupsi, pimpinan. Mosi tidak percaya tidak dikenal di dalam sistem hukum kita," kata salah seorang anggota DPD wanita.

Namun, oleh anggota yang lain, dia justru diminta tak perlu mengajukan interupsi.

"Sudah Bu, terima saja. Cukup. Selesai," kata anggota DPD lainnya.

Dijumpai seusai sidang, Benny memastikan akan mengawal perkembangan mosi yang telah diterima pimpinan dan BK DPD.

Ia meminta mosi itu ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan kegaduhan politik baru di DPD.

"Kalau tidak ditindaklanjuti, pimpinan tidak boleh memimpin lagi," ujar Benny.

Kompas TV Rapat Paripurna DPD Diwarnai Kericuhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com