JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah, Ma'mun Murod mengatakan, otopsi jenazah Siyono yang dilakukan PP Muhammadiyah semestinya dianggap positif oleh kepolisian.
Menurut dia, anggapan adanya kejanggalan pada kematian Siyono semestinya menjadi koreksi oleh polisi.
"Otopsi itu rasa sayang ke polisi. Paling tidak, Densus akan lebih hati hati," ujar Ma'mun dalam diskusi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Ma'mun mengatakan, Muhammadiyah pun tidak bekerja sendiri tanpa koordinasi polri. Di antara 10 dokter yang mengotopsi, satu di antaranya merupakan dokter forensik dari kepolisian.
Ia berharap Densus 88 ke depan tidak dengan mudah menghilangkan nyawa meski teroris sekalipun.
"Kalau tidak, akan berhadapan dengan otopsi Muhammadiyah yang selanjutnya. Kalau ini ada yang ganjal, nanti akan ada otopsi lagi," kata Ma'mun.
Muhammadiyah, kata Ma'mun, bukan dalam kapasitas menilai seseorang teroris atau bukan.
Terlepas dari latar belakangnya, Muhammadiyah melihat ada kejanggalan dari kematian Siyono sehingga dilakukan otopsi.
"Otopsi itu bagian dari ingin tahu. Soal teroris bukan, bukan urusan kami. Tapi soal dia meninggal wajar apa tidak," kata dia.
Belakangan, kematian Siyono dipermasalahkan oleh Komnas HAM, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Kontras dan Komnas HAM menganggap adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum oleh Densus 88 yang menyebabkan Siyono meninggal dunia.
PP Muhammadiyah kemudian melakukan otopsi terhadap tubuh Siyono. Pelaksanaan otopsi tersebut merupakan arahan dari bagian advokasi Komnas HAM.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
