Bantah Ketua DPR, Menhan Sebut Penyandera 10 WNI Kelompok Abu Sayyaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah pernyataan Ketua DPR Ade Komarudin bahwa penyandera 10 warga negara Indonesia di Filipina bukan kelompok Abu Sayyaf.

"Itu kelompok Abu Sayyaf," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Menhan mengatakan, kelompok Abu Sayyaf tidak hanya satu kelompok besar, tetapi terdiri dari kelompok-kelompok kecil dan juga tersebar di Filipina Selatan.

Mereka, lanjut Menhan, dibebaskan untuk mencari uang sendiri. Salah satunya ialah dengan cara menyandera warga negara mana pun dan meminta tebusan uang dalam jumlah yang besar.

"Kelompok Abu Sayyaf itu bukan cuma satu, tetapi bertebaran. Mereka itu kering, kurang makan. Jadi, itu masalah perutlah, kira-kira ya begitu," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyebutkan bahwa penyanderaan 10 warga negara Indonesia tidak dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. (Baca: Ketua DPR Dapat Kabar bahwa Penyandera WNI Bukan Kelompok Abu Sayyaf)

"Ini saya dengar dari pemerintah bahwa bukan kelompok Abu Sayyaf sebagaimana diberitakan," ucapnya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyerahkan urusan permintaan tebusan oleh kelompok Abu Sayyaf ke perusahaan pemilik kapal.

Menurut dia, Polri dan Pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur soal itu. (Baca: Kapolri Serahkan soal Permintaan Tebusan Abu Sayyaf ke Perusahaan)

"Kan urusan perusahaan, masa urusan kami. Kami tidak ikut urusan itu," ujar Badrodin.

Kelompok Abu Sayyaf sudah menghubungi perusahaan pemilik kapal sebanyak dua kali sejak 26 Maret 2016. Mereka meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,2 miliar.

Badrodin mengatakan, kebijakan Polri bukan terkait tebusan. Prioritas Polri hanya untuk menyelamatkan para sandera. (Baca: Perusahaan Pilih Bayar Tebusan ke Abu Sayyaf, Effendi Simbolon Kritik Pemerintah)

Saat ini, perusahaan pemilik kapal masih berkomunikasi dengan kelompok itu untuk menyerahkan para sandera.

"Pesan kita paling utama bagaimana sandera selamat," kata Badrodin.

Menurut Badrodin, Indonesia tidak akan menurunkan personel militer ke Filipina. Dengan demikian, upaya negosiasi masih terus didorong oleh pemerintah untuk membebaskan 10 anak buah kapal warga negara Indonesia.