Perusahaan Pilih Bayar Tebusan ke Abu Sayyaf, Effendi Simbolon Kritik Pemerintah

Kompas.com - 06/04/2016, 14:55 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Joko Widodo serta Effendi Simbolon dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). KOMPAS. com/Indra AkuntonoKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Joko Widodo serta Effendi Simbolon dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, mengkritik pemerintah terkait keputusan pemilik kapal yang akan memenuhi uang tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar kepada kelompok Abu Sayyaf.

Atas keputusan perusahaan itu, pemerintah menurut dia telah tunduk kepada kelompok yang menyandera 10 warga negara Indonesia (WNI) itu.

"Saya prihatin, masa kita harus tunduk dengan menerima tuntutan dan mengiyakan tebusan dari separatis atau pihak perompak," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Seharusnya, menurut Effendi, pemerintah bisa mengerahkan terlebih dahulu seluruh kemampuannya untuk membebaskan 10 WNI. (Baca: Indonesia Utamakan Keselamatan 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Terlebih lagi, kata dia, Indonesia memiliki TNI yang kemampuannya sangat mumpuni untuk melakukan operasi pembebasan sandera.

Effendi mengakui, pihak Filipina menolak militer Indonesia masuk ke daerahnya. Namun, semua itu masih bisa diupayakan dengan lobi dari Kementerian Luar Negeri. (Baca: Luhut: Filipina Turunkan Tiga Batalion Kepung Abu Sayyaf)

"Bayangkan nanti TNI hanya menjemput di perbatasan membawa pulang. Kalau tugas penjemputan, PMI saja dan relawan cukup karena sudah bebas dan diberi uang tebusan. Jadi, negara kita dalam kategori turut nego dengan teroris," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, perusahaan pemilik kapal akan memenuhi uang tebusan. (Baca: Perusahaan Akan Beri Uang Tebusan Rp 14,3 Miliar ke Kelompok Abu Sayyaf)

"Perusahaannya sudah siap bayar," ujar Luhut di kantornya, Senin (4/4/2016).

Meski demikian, Luhut tak menjelaskan kapan uang itu akan diantarkan kepada penyandera anak buah kapal yang semuanya merupakan warga negara Indonesia tersebut. (Baca: Menlu: Kapal Anand 12 Ditemukan di Perairan Lahatdatu)

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa kapal tongkang Anand 12 yang sempat dibajak telah ditemukan di perairan Lahatdatu, Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Kapal tersebut telah ditarik ke Pelabuhan Sabah, Malaysia, dan saat ini berada di tangan Agensi Penguat Kekuasaan Maritim Malaysia (APKMM).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X