Kompas.com - 06/04/2016, 14:55 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Joko Widodo serta Effendi Simbolon dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). KOMPAS. com/Indra AkuntonoKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Joko Widodo serta Effendi Simbolon dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, mengkritik pemerintah terkait keputusan pemilik kapal yang akan memenuhi uang tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar kepada kelompok Abu Sayyaf.

Atas keputusan perusahaan itu, pemerintah menurut dia telah tunduk kepada kelompok yang menyandera 10 warga negara Indonesia (WNI) itu.

"Saya prihatin, masa kita harus tunduk dengan menerima tuntutan dan mengiyakan tebusan dari separatis atau pihak perompak," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Seharusnya, menurut Effendi, pemerintah bisa mengerahkan terlebih dahulu seluruh kemampuannya untuk membebaskan 10 WNI. (Baca: Indonesia Utamakan Keselamatan 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Terlebih lagi, kata dia, Indonesia memiliki TNI yang kemampuannya sangat mumpuni untuk melakukan operasi pembebasan sandera.

Effendi mengakui, pihak Filipina menolak militer Indonesia masuk ke daerahnya. Namun, semua itu masih bisa diupayakan dengan lobi dari Kementerian Luar Negeri. (Baca: Luhut: Filipina Turunkan Tiga Batalion Kepung Abu Sayyaf)

"Bayangkan nanti TNI hanya menjemput di perbatasan membawa pulang. Kalau tugas penjemputan, PMI saja dan relawan cukup karena sudah bebas dan diberi uang tebusan. Jadi, negara kita dalam kategori turut nego dengan teroris," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, perusahaan pemilik kapal akan memenuhi uang tebusan. (Baca: Perusahaan Akan Beri Uang Tebusan Rp 14,3 Miliar ke Kelompok Abu Sayyaf)

"Perusahaannya sudah siap bayar," ujar Luhut di kantornya, Senin (4/4/2016).

Meski demikian, Luhut tak menjelaskan kapan uang itu akan diantarkan kepada penyandera anak buah kapal yang semuanya merupakan warga negara Indonesia tersebut. (Baca: Menlu: Kapal Anand 12 Ditemukan di Perairan Lahatdatu)

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa kapal tongkang Anand 12 yang sempat dibajak telah ditemukan di perairan Lahatdatu, Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Kapal tersebut telah ditarik ke Pelabuhan Sabah, Malaysia, dan saat ini berada di tangan Agensi Penguat Kekuasaan Maritim Malaysia (APKMM).

Kompas TV WNI ABK Kapal Malaysia Dibebaskan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Nasional
4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di SEA Games Vietnam

4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di SEA Games Vietnam

Nasional
Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.