Seskab: Data Pemerintah Lebih Lengkap Dibandingkan "Panama Papers"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tak mau bersikap berlebihan menanggapi munculnya dokumen "Panama Papers".

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, data yang dimiliki pemerintah tentang warga negara Indonesia yang memiliki aset di negara tax haven  lebih lengkap daripada dokumen tersebut.

"Data pemerintah dibandingkan Panama Papers sebenarnya lebih lengkap," ujar Pramono di kantornya, Rabu (6/4/2016).

"Kalau data di Panama Paper cuma list orang saja. Kalau di pemerintah, kami ada nama list orang, transfer uang ke mana, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, kami sudah punya," lanjut dia.

Meski demikian, Pramono mengatakan, pemerintah tetap mencocokkan data Panama Papers dengan data milik pemerintah.

(Baca: Pemerintah Selidiki Warga Indonesia Terkait "Panama Papers")

"Ini kami lihat dari perspektif positif. Ada data, kami validasi. Apalagi kami akan mengeluarkan tax amnesty sehingga jadi klop," ujar Pramono.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku memiliki data 6.000 rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dengan jumlah yang fantastis.

Data ini menjadi dasar diusulkannya RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty oleh pemerintah.

"Tentunya nanti dengan skema yang kita harapkan bisa mulus, yaitu pengampunan pajak, itu bisa kembali ke Indonesia atau paling tidak di-declare secara tegas," ujar Bambang.

Bila tax amnesty disahkan menjadi UU, maka pemilik rekening di luar negeri bisa mempunyai kesempatan untuk memulangkan uangnya ke Indonesia dengan pajak yang rendah. Hingga kini, RUU Tax Amnesty masih dibahas di DPR. 

(Baca: Empat Fraksi Belum Setuju, Pembahasan RUU "Tax Amnesty" Kembali Ditunda)