JAKARTA, KOMPAS.com — Fahri Hamzah menekankan, hingga saat ini dirinya tetap menjabat sebagai pimpinan dan anggota DPR RI, meski sudah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera.
Fahri mengakui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan anggota DPR diberhentikan apabila dipecat dari partai yang mengusungnya.
Namun, Fahri mengaku masih akan melakukan upaya hukum sehingga pemecatannya itu belum bisa dieksekusi. (Baca: Dipecat PKS, Fahri Hamzah Melawan lewat Jalur Hukum)
"Ketika proses hukum berjalan, maka status quo, putusan partai tidak bisa langsung dieksekusi," kata Fahri dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2016).
Fahri mengatakan, sebenarnya dia tak masalah dipecat dari partai jika tidak sedang memegang jabatan publik. Namun, dengan jabatannya sebagai anggota dan pimpinan DPR, dia merasa bertanggung jawab dengan konstituen yang telah memilihnya. (Baca: Fahri Hamzah: Dosa Saya Apa?)
"Jabatan ini jabatan publik dari negara. Saya dipilih dalam paripurna. Saya dipilih konstituen saya. Saya anggota DPR PKS yang dipilih dengan suara tertinggi. Saya tidak merasa ada masalah dengan konstituen dan teman-teman di DPR," ucap Fahri.
Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan pemecatan tersebut. (Baca: Presiden PKS Benarkan Pemecatan Fahri Hamzah)
"Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," kata Sohibul.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
