Kejati DKI Upayakan Penemuan Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus PT Brantas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini masih mendalami perkara pengadaan iklan yang melibatkan PT Brantas Adipraya.

Namun, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo enggan berkomentar banyak tentang kasus tersebut. Sebab, kasus masih dalam tahap penyelidikan dan baru berjalan sekitar setengah bulan.

Meski begitu, ia menegaskan pihaknya akan berupaya menemukan unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

"Kami baru mulai penyelidikan. Kami akan menemukan tindak pidananya," kata Waluyo di Kantornya, Jumat (1/4/2016).

"Baru mulai. Ibarat (jalan) 1 meter, ini baru 15 sentimeter," ujarnya.

Sejumlah penyidik KPK pada Jumat malam menggeledah Kantor Kejati DKI terkait kasus dugaan suap ke Kejati DKI oleh dua pejabat PT Brantas Abipraya yang saat ini tengah ditangani KPK.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK turut menggondol sejumlah dokumen terkait perkara PT Brantas.

Meski begitu, Waluyo menegaskan pihaknya tak kan menghentikan proses hukum yang tengah berjalan.

"Tetap berlanjut. Tak ada acara mundur," ujar Waluyo.

Waluyo menuturkan, perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan iklan. Ia menolak membeberkan lebih rinci terkait perkara yang baru ditangani Kejati DKI selama setengah bulan terakhir itu.

Namun menurut dia, dari laporan yang diterima Kejati DKI, perusahaan tersebut diduga tak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya.

Ada pun kerugian yang dilaporkan, kata Waluyo, masih di bawah Rp 10 miliar.

"Yang jelas kami tidak bisa menyampaikan karena masih tahap penyelidikan," kata dia.

Sementara itu, ruangan yang digeledah penyidik KPK adalah milik Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI, Tomo Sitepu.

Keduanya telah diperiksa KPK sebagai saksi pada Jumat dini hari.

KPK sebelumnya menetapkan tiga tersangka, yaitu Sudi Wantoko (SWA) selaku Direktur Keuangan BUMN PT BA, Dandung Pamularno (DPA) selaku Senior Manager PT BA, dan Marudut (MRD) selaku pihak swasta. 

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang sejumlah 148.835 dollar AS yang terdiri dari 1847 pecahan 100 dollar AS dan 1 lembar pecahan 50 dollar AS, 3 lembar pecahan 20 dollar AS, 2 lembar pecahan 10 dollar AS, dan 5 lembar pecahan 1 dollar AS.