Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Kementerian PANRB Harusnya Jadi Contoh

Kompas.com - 01/04/2016, 14:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menyesalkan langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bisa mengarah pada kolusi dan nepotisme.

Dadang menyikapi surat Kementerian PANRB kepada Kementerian Luar Negeri yang berisi permintaan agar Konsulat Jenderal RI di Sydney memfasilitasi anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto saat berkunjung kesana bersama keluarganya pada 24 Maret-2 April 2016.

Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji untuk ditembuskan kepada Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Dubes RI untuk Australia di Canberra, dan Konjen RI di Sydney.

(baca: Geger Surat Berkop Kemenpan-RB untuk Fasilitasi Kolega Menteri Yuddy di Sydney)

"Kita menyayangkan juga, karena Kemenpan-RB ini harusnya jadi contoh bagi kementerian yang lain dalam membangun lembaga kementerian profesional, tata kelola yang baik. Bukan mengedepankan kepentingan pribadi yang mengarah ke kolusi dan nepotisme," kata Dadang saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Meski demikian, Dadang memastikan bahwa Menpan-RB yang juga kader Hanura Yuddy Chrisnandi tidak mengetahui soal pengiriman surat itu.

Dia mengatakan, surat itu muncul atas inisiatif sekretaris pribadi Yuddy yang berkomunikasi dengan Sekjen Kemenpan-RB. (baca: Soal Surat Permintaan Fasilitasi Kolega Menteri Yuddy di Sydney, Ini Penjelasan Kemenpan-RB)

Sekjen Kemenpan-RB pun, tanpa mengecek lagi secara langsung ke Yuddy, langsung menerbitkan surat tersebut.

Dadang berharap Yuddy bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan di publik.

"Dia harus memberi peringatan ke sekretaris pribadinya dan ke Sekjen Kemenpan-RB. Masa Sekjen Kemenpan-RB sampai teledor seperti itu," ucap Dadang.

Konsul Jenderal RI di Sydney, Yayan GH Mulyana, menegaskan bahwa pihak Konjen RI tidak memenuhi permintaan untuk menyediakan fasilitas kepada Wahyu selama kunjungannya ke Sydney. (baca: KJRI Bantah Fasilitasi Kolega Menteri Yuddy Selama di Sydney)

KJRI Sydney sebagai salah satu Perwakilan RI di luar negeri telah memiliki prosedur tetap dalam memberikan pelayanan kepada tamu serta WNI yang memerlukan bantuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com