Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Minta Peningkatan Pengawasan di Wilayah ZEE

Kompas.com - 22/03/2016, 07:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta meningkatkan operasi pengamanan di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat di seluruh wilayah Tanah Air.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, peningkatan pengawasan perlu dilakukan menyusul aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal China yang berakhir terjadinya insiden di Perairan Natuna. (Baca: Penangkapan Pencuri Ikan di Natuna "Diganggu" Kapal China)

Menurut dua, bukan kali ini saja kapal penangkap ikan asal China berulah di Indonesia.

"Beberapa kali kapal-kapal China lolos dari jerat hukum di Indonesia, termasuk yang paling baru di laut Maluku," kata dia, melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).

Insiden di Natuna berawal ketika kapal penjaga pantai China melakukan perlawanan terhadap KP Hiu 11 milik KKP.

Saat itu, KP Hiu 11 sedang menarik KM Kway Fey yang disinyalir melakukan pencurian ikan. Kapal aparat China itu menabrak Kway Fey.

Dugaannya adalah agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Tantowi menilai, adanya perlawanan yang dilakukan aparat China itu menunjukkan jika upaya pencurian ikan yang dilakukan kapal China selama ini dilindungi pemerintah mereka.

Selain itu, China juga merasa terganggu dengan ketegasan Indonesia terhadap pencuri ikan.

"Semangat KKP dan TNI AL untuk menjaga setiap jengkal wilayah perairan kita dari berbagai pencurian tidak boleh kendor.  Kegiatan patroli di lautan ZEE harus ditingkatkan agar eksistensi kita kelihatan," kata dia.

Tantowi mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang telah melayangkan nota protes kepada Pemerintah China.

Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China. 

"Insiden tersebut hendaknya dijadikan kajian mendalam bagi Pemerintah Jokowi bahwa Pemerintah China yang katanya ingin menjadikan kita sahabat baik, ternyata tidak menghargai kedaulatan kita. Kalau tidak direspon, mereka tidak minat bangun hubungan yang saling menghormati dan menghargai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com