Kementerian LHK Kekurangan Saksi Ahli untuk Perkara Kebakaran Hutan

"Iya (kekurangan). Kami selama ini memang hanya bersandar pada IPB saja untuk jadi saksi ahli," ujar Siti di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Akibat kekurangan saksi ahli, pengusutan perkara kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi mandek.

Persoalan ini menjadi pembahasan dalam rapat lintas sektor soal evaluasi penanganan kebakaran hutan di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis siang.

(Baca: Lika-liku Penanganan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)

Turut serta dalam rapat itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, hingga sejumlah Kapolda yang wilayahnya rentan akan kebakaran hutan dan lahan.

Untuk menghadapi persoalan itu, Siti menyatakan Kementerian LHK mulai mendata universitas-universitas yang memiliki pakar untuk dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara tersebut.

"Tadi (dalam rapat) itu dibicarakan juga. Nanti saya akan cek. Kami akan inventory di beberapa kampus. Kami akan carikan lagi," ujar Siti.

Seperti diketahui, penyelidikan dan penyidikan perkara kebakaran hutan butuh keterangan saksi ahli. Namun, akses polisi dalam mendapatkan keterangan saksi ahli terbilang sulit.

(Baca: Banyak Perkara Kebakaran Hutan di Banyasin Belum Selesai, Ini Alasannya)

Contohnya ialah seperti yang diberitakan Kompas.com, Kamis (3/3/2016), di Polres Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari tujuh perkara kebakaran hutan dan lahan yang diusut, hanya satu perkara yang berstatus P 21 alias lengkap.

Dua perkara dalam tahap penyidikan dan empat perkara masih dalam tahap penyelidikan. Alasannya, seperti yang diungkapkan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Banyuasin, AKP Agus Sunandar, penyidik kesulitan mendatangkan saksi ahli.

(Baca: Indonesia Tidak Mungkin Bebas dari Kebakaran Hutan)

Pertama, polisi harus "mengantre" untuk mendatangkan saksi ahli karena sang saksi masih digunakan di wilayah kepolisian lain.

Kedua, penyidik mengalami prosedur yang berbelit-belit untuk mendatangkan saksi ahli perkara kebakaran hutan dan lahan. Selain harus melalui prosedur surat-menyurat di Kementerian LHK yang membutuhkan waktu, polisi juga harus mengurus izin ke universitas tempat sang saksi ahli bekerja.