Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana Militer Memandang Peristiwa Supersemar?

Kompas.com - 11/03/2016, 17:21 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, dalam memandang peristiwa terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), seseorang harus melihat secara kontekstual berdasarkan situasi pada saat itu.

Pada saat itu, menurut Moeldoko, Supersemar sangat kontekstual dengan situasi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin memburuk. Karena itu, Presiden memiliki intuisi untuk mengeluarkan surat pengamanan.

Ia juga melihat, hal yang dilakukan oleh Soeharto setelah menerima Supersemar merupakan intuisi seorang pemimpin dalam mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan.

(Baca: Kisah di Balik Dua Versi Diorama Supersemar di Monas)

Saat itu, Soeharto berusaha menerjemahkan perintah dan situasi. Akhirnya, yang muncul adalah intuisi sebagai seorang pemimpin tentara.

Moeldoko menjelaskan, dalam konteks teori dan pengalamannya selama menjadi Panglima TNI, ada yang namanya perkiraan cepat, misalnya ketika dia memerintahkan seorang komandan batalyon menyerang sebuah daerah.

Ternyata, dalam perjalanannya, hal tersebut tidak sesuai dengan rencana.

"Maka dari itu, ada yang namanya perkiraan cepat untuk menghasilkan keputusan cepat. Itu kira-kira bagaimana terkait pengambilan tindakan dan keputusan," ujar Moeldoko dalam sebuah diskusi bertajuk "Supersemar, dari Soekarno ke Soeharto: Peta Kontestasi dan Arah Rekonsiliasi" di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2016).

(Baca: Kisah Pengujian Keaslian Dokumen Supersemar)

Artinya, menurut Moeldoko, ketika seorang pemimpin tentara diberi perintah oleh Presiden dan dalam perjalanannya tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka inisiatif akan muncul dari pemimpin atas situasi tersebut.

Sementara itu, berdasarkan catatan sejarah, Soeharto mengambil beberapa tindakan guna mengamankan situasi di Indonesia pasca-Supersemar.

Soeharto melakukan pembubaran PKI, mengamankan 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan anggota Tjakrabirawa, dan mengontrol media massa di bawah Puspen AD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com