Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Melaju Independen, Politisi PDI-P Ingatkan Jasa-jasa Partainya Selama Ini

Kompas.com - 10/03/2016, 17:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira mengatakan, partainya mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan atau independen.

Namun, ia tetap mengungkit bahwa prestasi Ahok saat ini tak lepas dari bantuan partainya.

"Pada tahun 2012, dia didukung PDI-P dan Gerindra. Ketika Jokowi jadi presiden, PDI-P back up dia (Ahok) agar bisa berpasangan dengan Djarot," kata Andreas seusai acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Begitu juga dengan jalannya pemerintahan DKI Jakarta yang dapat dikatakan baik. Ia mengklaim hal tersebut juga tak lepas dari peran Fraksi PDI-P di DKI Jakarta.

(Baca: Ahok: Kalau "Nyagub" lewat Partai Bisa-bisa Rp 100 Miliar Enggak Cukup)

Andreas mengaku, partainya tak menutup pintu bagi Ahok jika mau kembali maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama partainya. Namun, Ahok harus tetap mengikuti mekanisme pencalonan yang diberlakukan partai.

"Kalau masuk jalur parpol, ikuti jalur PDI-P. Kami punya mekanisme proses penjaringan. Ada beberapa tahapan dan keputusan," ujar Andreas.

Ia pun menyinggung sikap arogan Teman Ahok yang terkesan tidak percaya dengan partai politik dan menganggap partai tidak penting.

(Baca: "PDI-P Tak Pernah Tutup Pintu, Pak Ahok yang Tinggalkan Kita")

Menurut dia, Ahok bisa jadi tak sadar dengan upaya deparpolisasi yang dilakukan Teman Ahok. Bahkan, Ahok mungkin juga tak menyadari apakah dirinya "wayang" atau "dalang" dalam hal pencalonan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, Ahok menegaskan, pilihannya maju lewat jalur independen bukan berarti menutup peluang bagi parpol untuk mendukungnya.

Partai yang ingin mendukung Ahok bisa saja mengikuti jejak Partai Nasdem yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com