Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djan Faridz Tanggapi Positif  "Jaringan Suka Haji Lulung"

Kompas.com - 10/03/2016, 12:19 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menanggapi positif dibentuknya Jaringan Suka Haji Lulung (JSHL).

JHSL merupakan kelompok pendukung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung), untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 mendatang.

"Itu lebih bagus lagi, itu kan bentuk dukungan untuk dapat suara. Kalau partai itu kan biar dia jadi maju," kata Djan Faridz, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Menurut Djan, PPP telah menyatakan sikap untuk mencalonkan Lulung sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta. (Baca: Apa Arti Nama "Suka Haji Lulung"? Ini Jawabannya)

PPP sendiri memberikan kewenangan kepada Lulung untuk menentukan calon wakilnya.

"Saya merasa dia (Lulung) akan dapat dukungan positif dari rakyat," kata Djan.

Seperti Gubernur DKI Jakarta yang memiliki relawan Teman Ahok, Lulung yang juga Ketua DPW PPP DKI Jakarta itu, membentuk Jaringan Suka Haji Lulung. (Baca: Lulung: Sesungguhnya Saya Bukan Musuh Ahok)

"Saya akan maju di jalur independen kalau PPP tak bisa ikut pilkada," kata Lulung di ruangan kerjanya di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2016).

JHSL, kata Lulung, bertugas untuk mengumpulkan data kartu tanda penduduk (KTP) untuk jalur independen.

Saat ini, lanjut Lulung, dia bersama JSHL sudah bergerak. Salah satunya adalah mengadakan pertemuan dengan tokoh ulama, PPP, masyarakat Betawi, dan organisasi masyarakat lainnya untuk mendukung dirinya maju dalam jalur independen.

"Mudah-mudahan kami bisa lari cepat karena semua bergerak," ujar Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com