Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Ahok Minta Kepastian Bu Mega, Tata Kramanya di Mana?

Kompas.com - 08/03/2016, 12:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mempertanyakan sikap Basuki Thahaja Purnama alias Ahok yang meminta kepastian kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait dukungan dari partai berlambang banteng tersebut untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Menurut dia, Ahok tidak bisa seenaknya mengatur-atur partai jika ingin diusung oleh PDI-P.

"Kalau dia bicara minta kepastian kepada Bu Mega, itu bukan pada posisinya. Tata krama dan etikanya di mana?" kata Andreas saat dihubungi, Selasa (8/3/2016).

Menurut Andreas, jika ingin didukung oleh PDI-P, Ahoklah yang harus mengikuti mekanisme partai. Ahok harus mengikuti mekanisme penjaringan seperti bakal calon gubernur lainnya. Jika lolos dalam penjaringan itu, barulah dia akan didukung untuk kembali menjadi DKI 1.

(Baca: Ahok: Sebenarnya Teman Ahok Rela kalau Saya Diusung Partai, tetapi...)

"Kalau dia mau atur partai, pasti enggak mungkin. Kok jadi kebalik. Kesannya tidak paham prosedur. Kita jadi enggak simpatik kalau caranya seperti itu," ucap dia.

Andreas pun mempersilakan jika Ahok ingin maju melalui jalur independen. Menurut dia, Ahok tidak perlu gamang dan harus menunggu kepastian dari partainya.

Terlebih lagi, Ahok saat ini sudah mendapatkan dukungan fotokopi ratusan ribu KTP yang dikumpulkan oleh kelompok pendukungnya, Teman Ahok.

"Kita membangun partai ini dengan sistem. Kalau hanya untuk Ahok sistem itu kita rombak, tidak mungkin," kata dia.

(Baca: Ahok Katakan kepada Megawati, Pendukungnya Tak Bisa Menunggu Lama)

Ahok sebelumnya mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan kepada Megawati bahwa komunitas pendukungnya, yaitu Teman Ahok, tidak bisa menunggu lama soal kepastian dukungan dari PDI-P.

Ahok bertemu Megawati saat acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Senin (7/3/2016) pagi. Pada pertemuan itu, Ahok menceritakan desakan para pendukungnya kepada Megawati.

Menurut Ahok, Megawati tidak ingin komunitas Teman Ahok kecewa. Di sisi lain, Megawati juga terikat dengan mekanisme partai dalam mengusung dan mendukung seseorang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com