Ini Tiga Hal yang Harus Dimiliki Jokowi dalam Selesaikan Pertikaian Antar-menteri

"Presiden adalah orang yang paling punya otoritas karena Presiden adalah pemimpin yang membawahi para menteri," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM Erwan Agus Purwanto dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016). 

Menurut dia, ada tiga hal yang harus dimiliki Jokowi dalam menyelesaikan konflik antar-menteri. 

Pertama, menurut Erwan, Jokowi perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik. (Baca: "Mau Ribut sampai Gebrak Meja, Silakan, asalkan dalam Rapat Kabinet")

Jokowi diharapkan mampu membedakan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, yang disesuaikan dengan regulasi serta aturan yang berlaku.  

Kedua, Jokowi sebaiknya memahami bahwa dalam sistem presidensial, dia memegang kendali atas para menteri. 

Dengan demikian, Jokowi perlu memastikan apakah para menteri bertindak sesuai norma dan sopan santun terhadap Presiden atau tidak. 

"Ada yang disebut fatsun, kepantasan. Menteri tidak setuju boleh saja, tetapi bagaimana disampaikan dengan cara yang pantas. Tidak setuju juga harus disampaikan dengan elegan," kata Erwan.

Ketiga, Jokowi juga perlu memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin. Menurut Erwan, sudah saatnya Presiden menunjukkan kepemimpinannya dengan segera mengambil tindakan tegas terkait kegaduhan di internal kabinet. 

Ia menilai, kegaduhan tidak akan selesai hanya dengan peringatan dari Presiden. (Baca: Bedakan Keributan Antar-menteri yang Perlu Di-"publish" dan yang Tidak)

Bahkan, dia menilai Presiden Jokowi bisa memutuskan sanksi terberat berupa pencopotan menteri tersebut dari jabatannya. 

"Harus ada ultimatum. Jika sudah ada peringatan terakhir, tetapi tidak juga ikut aturan main, berarti menteri tersebut tidak akan ikut dalam kesatuan kabinet," kata Erwan.