Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Masalah jika Lulung Ingin Keluar dari Partai

Kompas.com - 04/03/2016, 07:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini belum memutuskan calon yang layak diusung untuk bertarung dalam pilgub DKI Jakarta pada 2017, termasuk kemungkinan untuk mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, jika PPP akhirnya memutuskan untuk mengusung Ahok sebagai calon petahana, maka tidak boleh ada kader yang mengintervensinya, tak terkecuali Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung.

Juru Bicara DPP PPP, Arsul Sani, mengatakan, partainya tidak akan terpengaruh dengan ancaman Lulung yang mengaku akan keluar dari partai berlambang Kakbah itu.

"Soal orang mau mundur, terlepas penyebabnya karena setuju atau tidaknya dengan calon yang diusung, maka yang bisa saya katakan bahwa PPP partai yang sudah lama, tidak bergantung pada orang perorangan," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (4/3/2016).

(Baca: Jika PPP Dukung Ahok, Lulung Pilih Keluar dari Partai)

Arsul menambahkan, DPP PPP saat ini belum terlalu membahas penyelenggaraan pilkada serentak 2017. Sebab, partainya masih fokus dengan proses islah antara PPP hasil Muktamar Surabaya dan PPP hasil Muktamar Jakarta.

"Fokus kami adalah penyelenggaraan muktamar April yang akan datang," kata dia.

Lulung sebelumnya mengaku yakin, petinggi partainya di tingkat pusat tidak akan mendukung gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah 2017.

(Baca: Lulung: Ahok Jangan Sombong, Saya Yakin KTP-nya Enggak Cukup)

Lulung bahkan menyatakan, jika petinggi PPP di tingkat pusat mendukung Ahok, ia akan memilih keluar dari partai berlambang Kakbah itu.

"(Kalau PPP mendukung Ahok) mending gue mundur," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/3/2016).

Lulung menyatakan, ia lebih memilih mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai calon gubernur dari PPP. Ia mengaku akan memperjuangkan usulannya itu ke pengurus PPP di tingkat pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com