PEKANBARU, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan berharap dana desa yang dialokasikan dari APBN bisa dimaksimalkan untuk membangun infrastruktur dan pertanian desa.
Pembangunan infrastruktur diperlukan agar peningkatan daya saing bisa merata hingga ke daerah-daerah terpencil.
"Soal dana desa, saya ingin dana itu betul-betul untuk pembangunan di daerah. Pertanian dan irigasi itu tidak berjalan di sana," ujar Luhut di hadapan jajaran pemerintah Riau dalam pertemuan di Pekanbaru, Rabu (2/3/2016).
Luhut mengatakan, dana untuk pembangunan infrastruktur saat ini jumlahnya mencapai triliunan rupiah dan akan semakin besar setiap tahunnya.
Dana tersebut harus digunakan oleh setiap kepala desa untuk memperbaiki sektor pendidikan dan pertanian agar bisa menjadi penunjang kesejahteraan.
Saat ini, ia masih melihat kemiskinan dan kesenjangan sosial di daerah, terutama yang menimpa para petani.
Dana desa, kata Luhut, harus sepenuhnya dimaksimalkan untuk membantu para petani kembali produktif. Khusus di Riau, pemerintah daerah harus melindungi para petani yang saat ini menghadapi anjloknya harga kelapa sawit.
"Pemerintah sudah punya program pengolahan kelapa sawit menjadi biodiesel sehingga harganya akan naik. Pemerintah ingin kita mengekspor barang jadi bukan barang mentah," ujarnya.
Luhut juga mengimbau kepada Pemerintah daerah agar lebih tegas terhadap perusahaan-perusahan besar yang melakukan monopoli, sehingga mematikan para petani.
Dengan hilangnya praktik monopoli, maka jarak antara yang kaya dan miskin bisa diperkecil.
"Perusahaan besar jangan monopoli. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan petani. Kepala daerah harus tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.