Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Aparat Keamanan Dianggap Bisa Lindungi Bisnis Narkoba

Kompas.com - 28/02/2016, 11:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan perdagangan narkoba selalu mencari pelindung dalam menjalankan kegiatannya. Salah satu pelindung yang didekati bandar narkoba adalah aparat penegak hukum baik Polri maupun TNI.

"Karena narkoba adalah bisnis. Bisnis yang ilegal. Bisnis yang mencari tempat yang aman. Tempat yang aman yaitu aparat keamanan polisi dan TNI," kata Panglima TNI usai acara pembukaan Gashuku Nasional dan Rakernas Forki di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Menurut dia, meski kesejahteraan prajurit sudah ditingkatkan, namun masih ada oknum dari tingkatan tamtama, bintara atau perwira yang masih terkena rayu bisnis haram ini.

Faktor kebutuhan hidup yang salah satunya biaya sekolah anak, bisa jadi penyebabnya. Gatot melihat bisnis narkoba saat ini dipandang sebagai peluang untuk menambah pemasukan.

(Baca: Terlibat Narkoba, Oknum TNI Berpangkat Mayor Ditangkap di Kalibata City)

"Saya juga sadar. Kesejahteraan prajurit sudah banyak kemajuan. Tapi, untuk hidup normal, dikatakan hidup normal itu prajurit biasa-biasa saja tanpa menabung. Jadi, seorang tamtama, bintara, bahkan perwira kalau dia tak menabung, dia tak bisa menyekolahkan anaknya sampai universitas, karena biaya mahal kan. Ini peluang yang mereka lihat," tuturnya.

Terkait upaya pembersihan oknum TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba, Gatot menginstruksikan agar terus dilakukan pembersihan secara rutin. Bila ada yang berhasil melakukan pembersihan maka diapresiasi. Namun, bila ada oknum yang terkena maka komandan akan ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.

(Baca: Jokowi: Berantas Narkoba Harus Lebih Berani, Lebih Gila)

"Saya sadar itu. Maka saya ajukan pembersihan. Bagi yang berhasil, memperoleh, mengungkap itu prestasi. Tapi, bila ada yang tertangkap maka komandannya pun akan bertanggungjawab," ucap mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) ini.

Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan perang terhadap narkoba, salah satunya Jokowi menginginkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu untuk memerangi narkoba.

Panglima TNI pun mendukung kebijakan tersebut dan siap memberikan bantuan bila diperlukan.

(Baca: Oknum TNI yang Digerebek di Tanah Kusir Sebut Ada Polisi Pemakai Narkoba)

"Apa yang dikatakan untuk narkotika, kami akan siap memberikan 24 jam, memberikan pasukan yang terbaik," kata Gatot.

Gatot menambahkan, keseriusan memerangi narkoba dari pihak terkait diperlukan karena status darurat narkoba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com