Partai Demokrat, kata Juru Bicara Rico Rustombi Kamis (18/2) di Jakarta, memahami Darmin tak menyalahkan kebijakan pemerintahan Pak SBY secara spesifik.
“Justru, secara tak langsung, disebutkan bahwa pemerintahan lalu sebenarnya sudah menyiapkan tatanan benar dengan disahkannya Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Soal implementasinya yang terlambat, ini menunjukkan kelambanan birokrasi kita yang masih berlangsung sampai sekarang,” tuturnya.
Partai Demokrat, lanjut Rico, menyadari ada pekerjaan rumah yang besar dan tak mudah yang dihadapi pemerintahan saat ini.
(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)
Partai Demokrat pun ingin mendukung supaya perekonomian Indonesia tetap tumbuh. Karenanya, pemerintahan saat ini lebih baik saling mendukung, tidak berpolemik, atau saling menyalahkan.
Sebelumnya, Darmin mengakui bahwa ada keterlambatan dalam pembangunan smelter. Sebab, kendati UU Minerba disahkan 2009, pembangunan smelter baru mulai 2014.
Masalah ini kemudian direspon SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono.
“Hingga saat ini, ‘SBY dan Pemerintahan SBY’ masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yg tengah berkuasa,” kicau SBY, Kamis (18/2) jam 09.50 WIB.
(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)
Ia merasa pemerintah saat ini kerap menyalahkan berbagai masalah yang muncul sekarang pada pemerintahannya.
"Bagi yg ingin terus salahkan pemerintahan yg lalu, alamatkan saja kpd saya (SBY). Saya pemimpin & saya bertanggung jawab. *SBY*," kicau SBY, Kamis (18/2) pukul 08.29 WIB. (INA)