Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Belum Penuhi Agenda Pemeriksaan, Jaksa Tunggu sampai Sore

Kompas.com - 10/02/2016, 12:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga Rabu (10/2/2016) siang, Setya Novanto tidak kunjung datang ke Gedung Bundar, sebutan untuk Kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Sedianya, Novanto akan dimintai keterangan sebagai saksi perkara dugaan permufakatan jahat.

"Betul, sampai jam segini yang bersangkutan belum hadir," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah di kantornya, di Jakarta, Rabu siang.

Arminsyah mengatakan, waktu pemeriksaan hari ini merupakan kesepakatan antara Novanto dan penyelidik saat pemeriksaan pertama, Kamis (4/2/2016).

Staf Novanto sudah menyampaikan kesediaan bosnya untuk datang pada Rabu ini.

"Tetapi, ya tidak ada berita lebih lanjut," ujar dia.

Arminsyah mengatakan, pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan Kamis lalu. Sebab, Novanto tidak menyelesaikan semua pertanyaan lantaran ada kesibukan pekerjaan. (Baca: Baru Jawab 22 Pertanyaan, Setya Novanto Minta Pemeriksaannya Dihentikan)

Fokus pertanyaan adalah isi pembicaraan dalam pertemuan antara Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin.

Di dalam pembicaraan itu diduga terjadi tindak pidana permufakatan jahat terkait permintaan saham Freeport atas nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Jampidsus: Setya Novanto Menyangkal Itu Bukan Suara Dia)

Maroef merekam percakapan selama pertemuan. Ponsel yang dipakai untuk merekam juga sudah diserahkan ke Kejaksaan.

"Saya enggak bisa detail kasih tahu. Tapi yang jelas kami akan minta keterangan beliau berkaitan dengan isi pembicaraan. Apa isi pembicaraan itu, karena dalam pembicaraan kemarin, Pak Setya Novanto membenarkan ada pertemuan," ujar Arminsyah.

Arminsyah mengatakan, penyelidiknya akan menunggu kehadiran Novanto sesuai jam kerja, yakni pukul 16.30 WIB. (Baca: Jaksa Agung: Hak Setya Novanto untuk Tidak Mengaku)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com