Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Langkah Indonesia Tangani Teroris Diapresiasi Internasional

Kompas.com - 09/02/2016, 18:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah dalam menormalisasi situasi pasca-serangan teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pertengahan Januari 2016 lalu diapresiasi masyarakat internasional. Sebab, dalam kurun waktu singkat, situasi yang semula mencekam berangsur kembali normal.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (9/2/2016).

Menurut Retno, pujian itu diterima lantaran Presiden Joko Widodo tak hanya menggunakan pendekatan hard power dalam mengatasinya, tetapi juga melakukan pendekatan soft power.

"Situasi dapat kembali dengan normal dalam waktu satu hari. Karena peristiwa itu terjadi hari Kamis, tapi kemudian di hari Jumat sudah normal. Ini diapresiasi tinggi dari masyarakat internasional," kata Retno.

(Baca: Dalam UU Anti-terorisme, Gerakan Separatis Bisa Dianggap sebagai Teroris)

Atas pendekatan tersebut, ia menambahkan, Indonesia kerap menjadi pembicara utama dalam pemberantasan terorisme di dunia internasinal. Hal tersebut setidaknya terlihat pada gelaran US-ASEAN Summit mendatang.

"Presiden diminta menjadi lead speaker," kata dia.

Sementara itu, terkait rencana revisi UU Antiterorisme, Retno menambahkan, Kemenlu telah mengumpulkan sejumlah daftar legislasi negara lain yang dapat dijadikan perbandingan dalam proses pembahasan.

(Baca: Jokowi: Aktivitas di Sarinah Sudah Normal)

Ia berharap, revisi UU tersebut jangan sampai mengabaikan hak asasi manusia terduga teroris. Revisi UU Antiterorisme sebelumnya sudah masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016.

Dalam pembahasannya revisi tersebut menjadi inisiatif pemerintah. Meski telah disepakati, hingga kini pemerintah belum menyerahkan draf revisi UU tersebut ke DPR untuk dibahas bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com