Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada "Selebtweet", Jokowi Bersikeras Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kompas.com - 02/02/2016, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dilanjutkan sampai selesai. Hal itu ia katakan saat bertemu sejumlah pegiat media sosial atau selebtweet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

"Beliau bersikeras (melanjutkan proyek kereta cepat) karena percaya masa depan bukan di kendaraan pribadi, jadi mesti tingkatkan transportasi umum," kata komposer musik sekaligus pegiat media sosial (medsos), Addie MS, seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Addie menuturkan, transportasi umum dipilih Jokowi untuk mengatasi problem klasik bernama kemacetan lalu lintas. Berdasarkan data Presiden Jokowi, kata Addie, negara menelan kerugian sampai Rp 42 triliun setiap tahun hanya karena kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta.

"Kita bisa bangkrut kalau tidak berbuat sesuatu, belum apa-apa sudah ditakut-takuti banjir, gempa," ucap Addie.

(Baca: Sebenarnya Ini Jaminan yang Diminta dalam Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung)

Di lokasi yang sama, pemilik akun Twitter @kurawa, Rudi Valinka, memberikan dukungan kepada Jokowi untuk menuntaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Rudi, kritik terhadap proyek kereta cepat seharusnya sudah dapat diprediksi sebelumnya.

Rudi tidak sependapat jika kereta cepat Jakarta-Bandung dianggap terlalu mahal karena dibandingkan dengan proyek serupa di Iran. Pasalnya, struktur lahan di Iran berbeda dengan kondisi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Perbandingannya tidak apple to apple. Di Iran per kilometernya lebih murah karena padang pasir, lurus. Dari Jakarta ke Bandung banyak bukit, jembatan, tembus tanah," ucap Rudi.

(Baca: Kereta Cepat di Indonesia Lebih Mahal dari Iran, Ini Penjelasan Menteri Rini)

Rudi menilai, dalam posisi ini, keberanian pemerintah untuk memulai memang diperlukan. Contoh yang dia gunakan adalah saat pemerintah memulai pembangunan MRT di Jakarta, meski awalnya sempat menuai banyak kritik.

"Kalau tidak punya keberanian memulai, itu yang susah," ungkapnya.

Rudi yakin, lintasan kereta cepat akan ditambah sampai Surabaya jika proyek Jakarta-Bandung terbukti sukses. Proyek itu dianggap akan terealisasi karena banyak investor yang tertarik sehingga negara tidak terbebani dalam pembiayaan.

"Pasti nanti dikritik lagi, kenapa selalu di (Pulau) Jawa. Ini karena memang investor hanya berani di Jawa, di tempat lain dianggap tidak visible," ungkap Rudi.

#StopKeretaCepat

Sementara itu, di Twitter, sejumlah pemilik akun menyuarakan protesnya akan proyek kereta cepat. Dengan menggunakan tanda pagar (tagar) #StopKeretaCepat, mereka menuliskan alasan-alasan mengapa megaproyek itu perlu dihentikan.

Mereka pun turut me-retweet sejumlah pemberitaan dan pendapat tokoh yang menolak proyek kerja sama BUMN Indonesia dengan BUMN China tersebut. Tagar ini sempat masuk dalam trending topic pada Selasa sore ini.

(Baca: Fahri Hamzah: Jangan Sampai Kereta Cepat Jadi "Jokowi's New Toy")

"Tolong presiden @jokowi hentikan proyek kereta cepat JKT-BDG karena jaraknya trlalu pendek dan tidak efisien anggaran #StopKeretaCepat," tulis pengguna akun @SulthanAldivano.

"Pikirkan lagi masak masak. lagian JKT - BDG Deket. Toh angkutan umum & travel juga masih banyak! #StopKeretaCepat," tulis pengguna akun @kireyyunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com