Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2016, 06:04 WIB

Pengantar redaksi:

Hari ini, tepat delapan tahun lalu, presiden kedua RI Muhammad Soeharto berpulang. Memperingati sewindu peristiwa tersebut, redaksi Kompas.com menayangkan artikel-artikel dari harian Kompas pada masa itu terkait sosok penguasa Orde Baru tersebut.

* * * * *

Oleh Jakob Oetama

Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua RI, menghadap Sang Khalik. Persiapannya cukup panjang disertai dengan terganggunya kesehatan dan tinggal menyendiri.

Itu memberi kesan sengaja mengasingkan diri dari masyarakat ramai. Ia berhenti dari kursi kekuasaan setelah mengemban tugas kepresidenan selama 31 tahun disertai pergolakan politik.

Serupa seperti yang dialami Presiden Soekarno yang adalah sang proklamator kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Soekarno juga telah cukup lama memimpin pemerintahan dari tahun 1945 sampai tahun 1965 meskipun dalam periode sistem pemerintahan yang berbeda.

Presiden pertama wafat setelah menderita sakit dan diisolasi dari bakat serta kebetahan kepribadiannya, yakni berada di tengah rakyat banyak. Ada persamaan jalan hidup antara presiden pertama dan presiden kedua.

Keduanya memerintah dalam waktu lama dan sama-sama jatuh dari kekuasaannya. Sama-sama pula disertai pergerakan dalam kericuhan proses suksesi mereka.

Suatu koinsidensi yang masuk akal jika menimbulkan pertanyaan dan pelajaran sejarah yang bermanfaat bagi perikehidupan kita selanjutnya sebagai bangsa dan negara.

Dalam 20 tahun periode pemerintahan Soekarno berlaku beragam sistem sosial politik. Ada periode kebersamaan dan kedaruratan selama dua dasawarsa itu. Berlaku beragam sistem pemerintahan, sebut saja demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Agenda sentral kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan disertai pancaroba pencarian, pergumulan, dan pemantapan pembangunan negara dan pembangunan bangsa.

Terjadi dikotomi antara paham politik dan kebangsaan yang mengacu kepada UUD 1945 dan berbagai ideologi partisan yang, misalnya, melahirkan gerakan Darul Islam (DI) dan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memuncak pada gerakan 30 September 1965.

Terjadi proses pemantapan negara kesatuan berikut keutuhan teritorialnya. Kerangka internasional yang dipelopori dan dibangkitkan Bung Karno adalah antikolonialisme dan neokolonialisme serta kebangkitan Asia- Afrika.

Indonesia pelopor dari New Emerging Forces. Perikehidupan sosial-ekonomi terabaikan dan hal itu kemudian merupakan kekuatan kontraproduktif dan kejatuhan presiden pertama ketika berkoinsidensi atau berinteraksi dengan G30S.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com