Priyo Minta Wewenang Wantim Golkar Tak seperti pada Era Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso, tidak mempermasalahkan jika Aburizal Bakrie akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar.

Namun, dia meminta agar wewenang Ketua Dewan Pertimbangan tak diperluas hingga mempunyai kekuatan yang lebih besar dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

"Jangan kembali ke zaman sebelumnya ketika ketua Dewan Pembina begitu berkuasa di bawah Pak Harto," kata Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Priyo mengatakan, saat ini Golkar harus menjadi partai politik yang tidak terpaku pada kekuatan seseorang.

Model kepemimpinan parpol yang menggantungkan kekuatannya hanya pada satu sosok saja, kata Priyo, sudah tidak disukai lagi oleh publik.

"Jangan too much seperti saktinya saat zaman Pak Harto," ucap mantan Wakil Ketua DPR ini.

Priyo pun meminta agar wacana perluasan kewenangan Wantim tak perlu dibesar-besarkan pada saat ini.

Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana membuat Partai Golkar bersatu melalui munas luar biasa (munaslub) yang akan segera digelar paling lambat pada Juni 2016 mendatang.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Dave Laksono, menyampaikan hal serupa.

Dia khawatir, perluasan kewenangan ketua Dewan Pertimbangan justru mengembalikan partai berlambang pohon beringin ini ke era Orde Baru.

"Zaman Soeharto kan sistemnya kuat mengerucut ke Presiden. Kalau sekarang, Golkar terbuka, siapa saja bisa masuk. Daripada memperkuat posisi satu orang, lebih baik perkuat grass root," ucap Dave.

Aburizal Bakrie sebelumnya menyatakan tidak akan meninggalkan Golkar meski tidak maju lagi sebagai ketua umum dalam munaslub yang akan digelar.

(Baca: Aburizal: Saya Tidak Akan Meninggalkan Partai Golkar)

Dia mengaku bisa memberikan masukan kepada ketua umum Golkar periode berikutnya atau pengurusan lainnya.

Aburizal mengaku tidak akan menolak jika ditunjuk oleh pengurus hasil munaslub untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Golkar.