Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Minta MUI Keluarkan Fatwa Larang Kekerasan terhadap Gafatar

Kompas.com - 24/01/2016, 18:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya mengeluarkan fatwa sesat dan menyimpang untuk organisasi masyarakat bernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Sebab, dia berpendapat, persepsi masyarakat pada umumnya sering terdistorsi atas fatwa itu. Jika suatu kelompok dicap menyimpang dan sesat, seolah-olah laik untuk diperlakukan secara tidak manusiawi.

"Oleh sebab itu, MUI harus menyeimbangkannya dengan mengeluarkan fatwa tentang mewajibkan masyarakat memperlakukan mereka (pengikut Gafatar) dengan baik," ujar Yenny di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta, Minggu (24/1/2016).

(Baca: Dilema Eks Gafatar, Ditolak Anak Kandung, Dipaksa Pindah dari Kalimantan)

Yenny prihatin atas apa yang terjadi di Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. Aset milik pengikut Gafatar dihancurkan hanya karena alasan keyakinan yang berbeda dari keyakinan mayoritas. Apalagi, anak-anak yang tidak mengetahui apa-apa juga turut menjadi korban.

Yenny sekaligus menyayangkan penyebaran informasi oleh media massa yang seolah-olah memberitakan bahwa keberadaan Gafatar menjadi ancaman untuk keyakinan mayoritas.

"Terkesan, seolah-olah ajaran sesat mereka itu menakut-nakuti masyarakat. Mereka diisukan akan menyebarkan ajarannya. Padahal, hal-hal semacam itu bisa diselesaikan dengan dialog, komunikasi," ujar Yenny.

(Baca: Franz Magnis: Negara Memperlakukan Gafatar dengan Buruk)

Puteri kedua Presiden RI ketiga Abdurrahman Wahid melanjutkan, jika dalam komunikasi dan dialog mereka bersikukuh tetap dengan keyakinannya, mereka juga laik diberi ruang di massyarakat. Menurut Yenny, mereka juga bukan kategori kelompok teroris.

"Ya kami mengimbau sajalah agar masyarakat tidak memperlakukan mereka dengan cara kekerasan. Hormati hak mereka sebagai warga negara untuk tersesat kalau memang mau dibilang mereka sesat," ujar dia.

Kompas TV Menko Polhukam Pastikan Pemulangan Eks Gafatar Aman

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com