Kubu Agung Desak Munas Golkar Diselenggarakan Tim Transisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunanjar, menilai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar harus dilakukan oleh Tim Transisi.

Menurut Agun, hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Parpol, karena proses itu melalui mekanisme internal Mahkamah Partai yang keanggotaan timnya berasal dari kubu-kubu yang bertikai.

"Kalau ARB (hasil Munas Riau) yang melaksanakan Munas berikutnya, selain tidak sejalan dengan Undang-Undang Parpol, karena (kepengurusan Munas Riau) sudah kadaluarsa, juga tidak akan bersatu Golkar," ujar Agun melalui keterangan tertulis, Minggu (24/1/2016).

Meski begitu, ia menyambut baik keinginan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie yang menilai perlunya digelar Munaslub.

Namun, lanjut Agun, Munaslub tersebut haruslah dilakukan demi masa depan partai bukan untuk kepentingan sepihak.

"Harus untuk semua, yang arif, yang bijak dan berkeadilan pelaksanaannya. Baik panitia maupun kepesertaannya yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai," ujar Agun.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menilai perlunya digelar musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.

Menurut dia, kondisi internal Golkar yang kurang kondusif menjadi alasan perlunya munaslub digelar. (Baca: Aburizal Nilai Munaslub Golkar Perlu Digelar Sebelum Ramadhan 2016)

Ia berharap, penyelenggaraan munaslub akan menghasilkan satu kepemimpinan Golkar yang solid. 

Dengan demikian, Golkar dapat meraih kemenangan pada pilkada serentak 2017, serta pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden 2019.

Aburizal memastikan tidak ingin maju kembali sebagai calon ketua umum jika musyawarah nasional luar biasa (munaslub) biasa digelar.

(Baca: Jika Munaslub Digelar, Aburizal Tidak Akan Maju Lagi)