Freeport dan Nasionalisme

Nasionalisme positif

Sebenarnya masalah utama kita dari dulu adalah disiplin dan penegakan hukum. Akibatnya, perusahaan asing dan nasional yang nakal dibiarkan, melanggar klausul tanpa diberi sanksi, ngemplang pajak juga boleh, menyelundup, mencuri ikan justru dibantu, bahkan bekerja sama dengan aparat.

Tentang Freeport, sebaiknya kita ambil alih atau perpanjang kontraknya? Untuk menjawab itu, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan berikut. Jika kita ambil alih dan Freeport kita suruh pulang, apakah kita yakin sudah memiliki SDM yang mumpuni dan cakap untuk mengelola perusahaan tambang raksasa seperti Freeport? Jika kita ambil alih sebagian, berapa bagian dari Freeport yang akan kita beli, berapa harga yang harus kita bayar? Dari mana sumber pembiayaannya yang tidak mengganggu dana pemerintah untuk pembangunan? Jika diperpanjang, syarat- syarat apa yang harus kita tetapkan agar lebih menguntungkan negeri ini dibanding sebelumnya? Apakah syarat-syarat itu masuk akal dan bisa dipenuhi Freeport? Apa dampak keamanan dan lingkungan di Papua jika diambil alih atau diperpanjang? Berapa besar deposit emas dan tembaga yang masih tersisa? Berapa return on investment jika kita mengambil alih dibanding penghasilan pajak, royalti, dan lainnya yang kita terima kalau kita biarkan Freeport meneruskan usahanya?

Dengan kata lain, kita harus menggunakan kepala dingin dan rasio, bukan luapan emosi untuk memutuskan mana secara keseluruhan yang menguntungkan dan berpihak pada kepentingan nasional umumnya dan kebaikan bagi Papua khususnya, dalam menentukan nasib kontrak karya Freeport.

Nasionalisme positif adalah nasionalisme yang berpihak kepada kepentingan nasional jangka panjang. Bukan nasionalisme harakiri yang berujung kepada pemusnahan diri.

Abdillah Toha
Pengamat politik

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul "Freeport dan Nasionalisme".