Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Juga Borong "Treadmill", Proyektor, dan Alat Diagnosis Jantung hingga Miliaran

Kompas.com - 08/01/2016, 20:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pengadaan barang dan jasa DPR pada tahun ini mendapat sorotan. Selain pengadaan pewangi ruangan dengan harga mencapai Rp 2,6 miliar, pengadaan barang lain pun tak kalah mengejutkan, yakni treadmill dan proyektor.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2016 yang diperolah Kompas.com dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dana anggaran pengadaan treadmill test yang dilengkapi EKG mencapai Rp 984.420.000.

Belum lagi dana anggaran pengadaan alat tes echocardiography (alat diagnosis jantung berupa pencitraan) yang mencapai Rp 2 miliar. Sementara itu, dana anggaran untuk pengadaan proyektor multimedia adalah Rp 600 juta.

DPR juga ingin melakukan pengadaan untuk alat elektronik lainnya, seperti PC dengan spesifikasi khusus untuk TV Parlemen sebesar Rp 900 juta, perisalah cerdas portabel sebesar Rp 3 miliar, scanner A3 berkecepatan tinggi sebesar Rp 900 juta, notebook ataulaptop Rp 950 juta, PC lengkap untuk unit kerja Setjen DPR sebesar Rp 2,69 miliar, dan antivirus internet berlisensi sebesar Rp 649,08 juta.

Seluruh rencana pengadaan barang itu merupakan jenis belanja modal dengan metode pengadaan berupa lelang sederhana. Pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan akan dimulai pada awal tahun ini dan ditargetkan selesai pada awal Agustus 2015.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti belum bisa memberikan kepastian mengenai nilai dalam anggaran RUP 2016.

"Saya cek dulu kepada yang mengelola," ujar Win saat dihubungi, Jumat (8/1/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com