Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Menteri Yuddy Transparan, JK Heran Rapor Kemenpan-RB Diributkan

Kompas.com - 06/01/2016, 18:07 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla heran hasil evaluasi akuntabilitas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diributkan.

Menurut dia, langkah Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mempublikasikan rapor tersebut adalah suatu bentuk transparansi pemerintah.

"Pemerintah tidak transparan, pengamat juga kritik. (Ketika pemerintah) transparan, dikritik juga. Gimana ini? Pilih mana? transparan atau tertutup?" ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Padahal, lanjut dia, rapor kementerian dan lembaga dari Kemenpan-RB itu sudah ada sejak pertengahan Desember 2015. Bahkan, sudah dilaporkan secara terbuka kepada JK di Istana Wakil Presiden. (baca: Menteri Yuddy Merasa Berhak Memberi Rapor ke Kementerian)

"Itu sebenarnya, sudah sebulan lalu. Enggak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Itukan dulu angka itu kan, Anda (media) hadir kan, tanggal 15 Desember kalau enggak salah. Jadi bukan hal yang baru dan itu resmi," kata Kalla.

Menurut Kalla, rapor tersebut tidak menimbulkan kegaduhan. Hanya, ucap dia, pemberitaan di media baru mencuat saat ini. Namun, Kalla menganggap hal itu sebagai informasi kepada masyakarat luas.

Untuk diketahui, di lima teratas rapor Kemenpan RB ditempati Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sementara, di posisi lima terbawah diduduki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komnas HAM, Perpustakaan Nasional dan Kejaksaan Agung. (baca: Istana: Presiden Tak Pernah Perintahkan Menteri Yuddy Buka Hasil Evaluasi Menteri)

Sejumlah pihak mengkritik langkah Yuddy merilis evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, misalnya, menilai apa yang dilakukan Yuddy berpotensi membuat gaduh iklim perpolitikan. (baca: Bingung dengan Rapor Menteri Yuddy)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tiga menterinya mendapat penilaian buruk juga bersuara. Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai, Menteri Yuddy menimbulkan kegaduhan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak mau ketinggalan. Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Irma Suryani balik mengeritik Yuddy. Menurut dia, justru kinerja Yuddy lah yang jeblok saat ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com