Gerindra Terancam Sendirian di KMP

Lebih dari satu tahun berjalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hanya Gerindra yang masih konsisten dan belum memperlihatkan tanda-tanda akan bergabung dengan pemerintah.

Terakhir, Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie mempertimbangkan opsi untuk bergabung ke pemerintahan.

Opsi ini merupakan rekomendasi dari DPD I dan akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional pada 23-25 Januari mendatang.

Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz juga sudah menyatakan keinginannya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK, dan tidak bergabung dengan KMP ataupun KIH.

Hal ini setidaknya diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, saat bertemu perwakilan Menteri Hukum dan HAM beberapa hari lalu.

Partai Keadilan Sejahtera juga menunjukkan indikasi merapat dengan menemui Presiden Jokowi di Istana.

PKS mulai tak sejalan dengan KMP dalam sidang kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Kasus ini akhirnya membuat politisi Golkar, Setya Novanto, yang duduk sebagai Ketua DPR mundur dari jabatannya.

Adapun Partai Amanat Nasional sudah sejak September lalu menyatakan bergabung dengan pemerintahan. Meski menyatakan tak keluar dari KMP dan bergabung ke KIH, sikap PAN di parlemen selalu sejalan dengan parpol pendukung pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menilai, situasi ini bisa menjadi akhir bagi KMP, yang semula dicita-citakan sebagai koalisi permanen.

Pada akhirnya, menjadi oposisi memang tidak semudah yang dibayangkan dan bergabung dengan kekuasaan adalah jalan terbaik.

"Bisa saja nanti KMP tinggal menyisakan Gerindra. Mereka tinggal fighting sendirian sebagai oposisi di DPR," kata Idil Akbar, saat dihubungi, Rabu (6/1/2016).

Jika semua partai di KMP kecuali Gerindra bergabung dengan pemerintah, menurut dia, tidak perlu ada dualisme koalisi antara parpol pendukung ataupun parpol oposisi.

Gerindra cukup berjuang sendirian menjadi parpol oposisi, dengan konsisten mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak tepat.

"Pada era Presiden SBY dulu PDI-P juga demikian," kata Idil.