Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Sesama Bus Kota Dilarang Saling Mendahului

Kompas.com - 06/01/2016, 08:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar mengakui, hubungan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mengalami pasang surut.

Menurut dia, bukan tak mungkin perseteruan KPK-Polri akan terjadi kembali di masa mendatang.

Untuk menghindari itu, lanjut Anang, kuncinya adalah saling menghormati sesama penegak hukum.

"Ibaratnya, sesama bus kota (KPK-Polri) itu ya dilarang saling mendahului," ujar Anang di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Ia mengatakan, lembaga penegak hukum diharapkan tidak mengusut oknum di lembaga penegak hukum lain. Jika hal itu terjadi, sebaiknya lembaga penegak hukum tersebut menyerahkan penyidikan ke lembaga penegak hukum asal.

"Bisa saja caranya begitu. Toh secara yuridis kan boleh. Pokoknya saya bilang, sesama bus kota dilarang saling mendahului. Kata-kata saya ini sudah bermakna luas," ujar dia.

Anang menambahkan, yang harus dikedepankan saat ini adalah sinergi antarlembaga penegak hukum.

Polri berkomitmen untuk bekerja sama dengan KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kami-kami ini (Polri dan KPK), harus sering ketemu. Untuk apa? Ya supaya sinergis," ujar Anang.

Menurut Anang, Pimpinan Polri sudah berkomunikasi dengan pimpinan baru KPK demi terwujudnya sinergisitas dua lembaga.

Salah satu bentuknya adalah dengan melaksanakan joint investigation terhadap satu perkara. Perkara dugaan korupsi di tubuh PT Pelindo II, lanjut Anang, direncanakan dijadikan pilot project joint investigation oleh penyidik Polri dan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com