Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Kementerian oleh Kemenpan RB Dinilai Bikin Gaduh, Ini Kata JK

Kompas.com - 05/01/2016, 15:41 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merilis evaluasi akuntabilitas Kementerian dan Lembaga ke publik. 

Namun, aksi Kemenpan RB itu dianggap sebagian pihak membuat gaduh.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukanlah rapor kementerian atau lembaga.

"Rapor itu kan tidak bersifat umum. (Evaluasi ini) Macam-macam, ada soal keterbukaan, ada soal ketertiban administrasi. Jadi bukan kaya rapor itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Selain itu, Wapres juga menegaskan bahwa evaluasi akuntabilitas tersebut tidak ada kaitannya dengan perombakan kabinet atau reshuffle.

Sejumlah pihak menduga hasil evaluasi akuntabilitas itu akan menjadi acuan perombakan kabinet. Sebab, hasil tersebut dirilis saat isu reshuffle sedang hangat.

"Tugas kementerian memang untuk memberikan (evaluasi) supaya ada insentif supaya maju. Ah tidak ada hubungannya, yang penting tidak ada hubungannya dengan reshuffle," kata Wapres.

Sebelumya sejumlah pihak mengeritik langkah Yuddy merilis evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan misalnya, menilai apa yang dilakukan Yuddy berpotensi membuat gaduh iklim perpolitikan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang 3 menterinya mendapat penilaian buruk juga bersuara. Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai Menteri Yuddy menimbulkan kegaduhan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak mau ketinggalan. Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Irma Suryani balik mengeritik Yuddy. Menurutnya, justru kinerja Yuddy lah yang jeblok saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com