Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Sambangi Pabrik Sagu Terbesar di Papua

Kompas.com - 01/01/2016, 15:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

SORONG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyambangi pabrik sagu milik Perum Perhutani di Distrik Kais, Sorong Selatan, Jumat (1/1/2015).

Kedatangannya ke pabrik tersebut disambut dengan tari Yembo oleh masyarakat desa Kais sebagai bentuk ucapan selamat datang.

Jokowi tiba bersama ibu negara, Iriana Widodo dan Menteri Pariwisata, Arief Yahya menggunakan heli TNI Angkatan Udara.

"Saya ingin ada pabrik tepung sagu ini bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya," ujar Jokowi dalam sambutannya di pabrik sagu di Kais, Sorong Selatan, Jumat siang.

Jokowi berharap, Perum Perhutani memberdayakan masyarakat sekitar pabrik sebagai pekerjanya.

Pabrik tersebut merupakan yang terbesar di Papua dengan luas pabrik 5 hektar. Sementara konsesi lahan hutan sagunya mencapai 16 ribu hektar.

Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar menyatakan, luas lahan sagu di Papua Barat sebesar 600 ribu hektar.

Sementara itu, di Sorong Selatan, hutan sagu yang dapat dimanfaatkan untuk produksi seluas 349 ribu hektar.

Menurut Mustoha, keberadaan pabrik sagu akan mempercepat proses pengolahan dengan jumlah yang banyak.

"Masyarakat petani sagu tradisional papua hanya sanggup mengolah satu batang sagu selama dua minggu karena belum ada alat pengolah yang meningkatkan produksi," kata Mustoha.

Tak hanya itu, ampas sagu yang biasanya terbuang juga dapat diolah menjadi bahan baku energi.

Sementara bahan bakunya diambil langsung dari masyarakat Kais yang tinggal di sekitar pabrik dengan harga Rp 9.000 rupiah per tual.

"Hasil produksi pabrik sagu ini dapat dimanfaatkan sebagak alternatif untuk substitusi beras yang didatangkan dari Jawa sehingga tepung sagu ini bisa sebagai cadangan makanan masyarakat papua," kata Mustoha.

"Saya berharap pembangunan pabrik ini didukung juga oleh sinergi BUMN karena kita dan masyarakat Kais butuh dukungan listrik, depo BBM, klinik, pendidikan, kantor pos, perbankan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com