Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Semakin Terpuruk, Akbar Tanjung Dorong Munas Awal 2016

Kompas.com - 29/12/2015, 17:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung mendesak agar kedua kubu segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada awal 2016 mendatang.

Pasalnya, berbagai cara sudah ditempuh, namun tidak terlihat ada perbaikan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Hukum sudah, islah sudah, silaturahmi sudah, tapi sampai sekarang tidak ada indikasi menuju hal yang baik dari partai. Makanya, kami akan upayakan untuk mendesak Munas pada awal 2016," kata Akbar di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Akbar menjelaskan bahwa selama ini usaha yang dilakukan tidak membawa hasil positif.

Baik kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie masih menganggap masing-masing mempunyai kewenangan sebagai Ketua Umum Golkar. Hal ini kemudian semakin membawa Golkar ke arah perpecahan yang lebih luas bahkan sampai ke tingkat akar rumput.

Akbar juga menyebutkan bahwa perpecahan itu juga telah merugikan Partai Golkar dalam pencapaian di pilkada serentak pada 9 Desember lalu. 

Pada pilkada serentak, kata Akbar, Golkar telah mencapai angka penurunan yang signifikan dibanding dengan partai lain yang mengikuti pilkada.

Dari 116 daerah yang diusung, hanya 49 daerah yang dapat dimenangkan. Dengan angka tersebut, Golkar berada di posisi kedelapan sebagai partai pemenang Pilkada.

"Ini bukti dari tidak akurnya pengurus partai Golkar di semua tingkat," lanjut Akbar.

Selain itu, terbengkalainya program partai selama satu tahun juga berdampak buruk bagi keberlangsungan partai Golkar. Hal ini menyebabkan tidak adanya program kaderisasi dan konsolidasi di tingkat daerah yang berjalan sesuai dengan aturan.

Maka dari itu, Agung mengungkapkan Dewan Pertimbangan Partai Golkar akan melakukan pertemuan dengan kedua kubu untuk membangun semangat agar Munas terlaksana.

"Minggu ini kami cooling down dulu. Minggu depan, kami akan gencar untuk melakukan pertemuan di tingkat nasional dan daerah," kata Akbar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com