Rizal Ramli Sebut Pembedaan Menteri Partai dan Nonpartai Norak

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Ia pun tidak mempermasalahkan menteri berasal dari kalangan partai maupun nonpartai.

"Saya tidak pernah membedakan partai dan profesional karena perbedaan itu norak. Itu berarti tidak mengerti negara maju," kata Rizal di kantornya, Senin (28/12/2015).

"Negara maju kebanyakan menteri orang politik, tetapi profesional, memiliki kompetensi, memiliki leadership,"  ucapnya.

Lebih lanjut, Rizal pun meminta supaya persepsi atau perbedaan antara menteri yang berasal dari kalangan partai dan nonpartai ditinggalkan. Hal tersebut dinilai dia kurang tepat.

"Menurut saya, kita sudah harus tinggalkan dikotomi antara orang partai dan nonpartai. Rizal Ramli tidak senorak itu," kata Rizal.

Tiga kriteria

Menurut Rizal, ada tiga kriteria yang harus dimiliki menteri yang akan membantu Presiden Jokowi.

Pertama, menteri harus memahami Trisakti dan Nawacita sehingga garis besar kebijakan akan sama dan tidak akan melenceng.

Kedua, menteri harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Akan lebih bagus apabila menteri memiliki kompetensi dan kemampuan teknis.

Ketiga, seorang menteri pun harus memiliki integritas. Ia menegaskan, tidak boleh ada menteri yang merangkap antara pengusaha dan penguasa.

"Jangan ada lagi pengpeng (penguasa merangkap pengusaha). Itu merusak Indonesia," ucap Rizal.

Menurut dia, seorang menteri harus memilih untuk berada di kabinet atau berprofesi sebagai pengusaha. Kedua posisi itu dianggap sama mulianya.

"Tapi, kalau digabung, ya penguasa juga, ya pengusaha juga, saya sebut pengpeng. Yang pengpeng ini yang merusak Indonesia karena pada dasarnya ini KKN," ujar Rizal.