Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Pers Sebut Kepolisian Paling Sering Lakukan Kekerasan terhadap Jurnalis

Kompas.com - 22/12/2015, 23:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Pers mencatat setidaknya ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi sepanjang 2015.

Kepala Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin menuturkan, kepolisian berada di urutan pertama sebagai aktor yang paling sering melalukan kekerasan terhadap jurnalis, yaitu sebanyak 17 kekerasan.

Angka tersebut, menurut Asep, meski lebih sedikit dari tahun lalu namun tetap menempatkan institusi tersebut di urutan pertama.

"Ini membuktikan pada kita bahwa aparat kepolisian belum belajar dari kesalahan," tutur Asep di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Asep menambahkan, kekerasan terhadap jurnalis terus ada karena adanya praktik-praktik impunitas.

Kondisi itu menyebabkan para pelaku kekerasan tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya, sehingga tindakan tersebut terus berulang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin memaparkan, sebanyak 9 kasus tindak kekerasan oleh kepolisian dilakukan secara fisik.

Sedangkan 8 kasus lainnya adalah kekerasan non-fisik.

Selain kepolisian, beberapa pelaku kekerasan terhadap jurnalis lainnya adalah pelaku tak dikenal (6 kasus), petugas keamanan (4 kasus), pejabat eksekutif (3 kasus), pengusaha (2 kasus), dan kader partai politik (2 kasus).

Adapun pelaku lainnya jumlahnya tak signifikan.

Lebih lanjut Nawawi memaparkan, DKI Jakarta dan Papua adalah dua lokasi dengan jumlah kasus kekerasan jurnalis terbanyak, yaitu DKI Jakarta dengan 8 kasus dan Papua 5 kasus.

"Jakarta yang disimbolkan sebagai pusat kekuasaan memang menjadi sangat tidak heran jika di Jakarta banyak pelanggaran terhadap kebebasan pers," ujar Nawawi.

Ia menambahkan, hal tersebut menimbulkan ironi karena Jakarta kerap kali dijadikan percontohan bagi daerah lain.

"Kalau di Jakarta saja bisa terjadi, apalagi di daerah lain yang minim pengawasan," kata Nawawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com