Novanto Mundur sebagai Ketua DPR, Ini Komentar Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengomentari langkah Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR. Jokowi mengaku menghormati keputusan tersebut.

"Kita menghormati setiap keputusan yang sudah diberikan oleh Pak Setya Novanto," kata Jokowi di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Jokowi mengaku tidak memiliki masalah secara pribadi dengan Novanto. Jokowi juga tidak ingin mencampuri langkah Kejaksaan Agung yang menyelidiki kasus dugaan pemufakatan jahat terkait pertemuan Novanto dan Riza Chalid dengan bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Jokowi yakin mundurnya Novanto tidak akan memengaruhi hubungan eksekutif dengan legislatif.

"Dari dulu kan baik-baik saja," ujarnya.

Pada Rabu (16/12/2015) malam, Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Surat pengunduran dirinya dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. (Baca: Setya Novanto: Demi Masa Depan Bangsa, Saya Mundur...)

Karena itu, proses di MKD tidak dilanjutkan tanpa ada sanksi untuk Novanto.

"Demi masa depan bangsa kita, saya sudah menyatakan, saya mengundurkan diri," kata Novanto. (Baca: Mundur sebagai Ketua DPR, Novanto Langgar Kode Etik atau Tidak?)

"Saya menyadari, ini juga demi kecintaan saya kepada masyarakat Indonesia di dalam tugas-tugas saya selama ini menjadi pimpinan DPR," tambah dia.

Ia juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia jika dianggap mempunyai kesalahan selama menjabat sebagai Ketua DPR RI. (Baca: Setya Novanto: Saya Minta Maaf...)

"Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas tugas-tugas yang sudah saya jalani," ujar Novanto.

Presiden sempat meluapkan kemarahannya setelah membaca transkrip pembicaraan secara utuh antara Setya Novanto dan Riza Chalid saat bertemu Maroef Sjamsoeddin.

Jokowi baru sempat membaca transkrip pembicaraan pada Senin (7/12/2015). (Baca: Presiden Jokowi Sudah Menahan Amarah ke Setya Novanto sejak Pagi)

"Saya tidak apa-apa dikatakan Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Tidak bisa. Ini masalah kepatutan, kepantasan, moralitas. Itu masalah wibawa negara," ungkap Jokowi dengan nada tinggi.