Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Sebut Ada Indikasi Korupsi Terkait Pencatutan Nama Presiden

Kompas.com - 11/12/2015, 06:11 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Jaksa Agung M Prasetyo menduga adanya indikasi korupsi terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk memperoleh keuntungan dari PT Freeport Indonesia.

Kasus ini menyeret Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Shamsoeddin. (Baca: Jika Ada Pidana, Jusuf Kalla Minta Polisi dan Kejaksaan Tidak Berhenti Usut Setya Novanto)

"Berbicara antara mereka bertiga itu bukan sekadar pencatutan saja, tetapi ada masalah lain, tetapi, ada masalah lain yang diduga korupsi," kata Prasetyo di Bandung, Kamis (11/12/2015).

Ia juga memastikan bahwa penyelidikan kasus ini di Kejaksaan Agung terus berjalan. Kejaksaan Agung tengah mengumpulkan bukti seakurat mungkin.

"Kita kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, setelah itu diisolasi untuk kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Yang pasti proses hukum terhadap ketiganya itu jalan terus," ujar dia.

Menurut Prasetyo, salah satu bukti yang bisa mendukung proses penyelidikan ini adalah rekaman pembicaraan antara Novanto, Riza Chalid, dan Maroef.

Alat perekamnya pun ada di Kejaksaan sebagai barang bukti. "Alat bukti, ada rekaman dan alat perekamnya, kita cari bukti lainnya," kata dia.

Selain dari rekaman, Kejaksaan mengumpulkan bukti dengan memina keterangan sejumlah pihak. Mereka yang sudah dimintai keterangan di antaranya Maroef, dan Menteri ESDM Sudirman Said. (Baca: Kejagung Serius Usut Kasus Setya Novanto)

Adapun Sudirman telah melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wapres ini.

"Alat bukti kan bukan barang bukti (benda mati) saja, tetapi keterangan saksi. Nanti kita minta keterangan saksi, kita juga minta keterangan ahli, termasuk keterangan dari yang terlibat dalam kasus itu sendiri," ujar Prasetyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com