Mencari Helikopter untuk VVIP

JAKARTA, KOMPAS - Pengadaan senjata dan perlengkapan TNI merupakan agenda yang sulit diakses publik karena alasan "rahasia militer". Sejak kontroversi pembelian jet tempur Sukhoi yang harganya dinilai tidak wajar, pengadaan tank tempur Leopard yang tidak sesuai peruntukan sesuai janji dalam rapat di DPR, kini kegaduhan terjadi dalam pengadaan helikopter angkut berat untuk Skuadron 17 VVIP karena TNI Angkatan Udara memilih jenis helikopter Agusta Westland AW-101, sedangkan PT Dirgantara Indonesia meminta agar TNI AU memilih helikopter Cougar EC-725.

Berangkat dari kasus jet tempur Sukhoi, sejumlah aktivis, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Imparsial, menyampaikan sejumlah data kepada DPR. Pengadaan enam jet tempur Sukhoi Su-30 diduga merugikan negara 73 juta dollar AS dan dilaporkan Imparsial ke KPK bulan Maret 2012. Namun, hingga kini tidak jelas kelanjutan kasus tersebut.

Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kembali mengundang diskusi di ruang publik ketika muncul informasi Skuadron 17 very very important person (VVIP) akan mendapatkan peremajaan helikopter baru, pengganti Super Puma yang sudah berusia 30 tahun lebih (Kompas, Rabu 18/11/2015).

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna dalam jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (26/11), mengatakan, helikopter Agusta Westland AW-101 seharga 55 juta dollar AS (Rp Rp 761,2 miliar) per unit memiliki kelengkapan khusus, berdaya angkut 4 ton, dan memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI AU sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.

Sementara Direksi PT Dirgantara Indonesia berharap TNI AU menggunakan helikopter penerus Super Puma, EC-725 Caracal menjadi helikopter VVIP. Terlebih, TNI sudah memesan enam EC-725 Caracal. Direktur Produksi PT DI Arie Wibowo kepada wartawan di PT DI, Rabu (25/11), menjelaskan, badan EC-725 yang dipesan TNI didesain anti peluru serta dilengkapi perahu karet dan teknologi pencitraan radiasi inframerah (forward looking infra red/FLIR).

Dia mengklaim membeli EC-725 lebih aman dari segi keamanan rahasia negara. Pihaknya berharap TNI AU mau mempertimbangkan pembelian EC-725 untuk helikopter VVVIP.

Agus, yang juga Komisaris Utama PT DI, mengatakan, pemilihan AW-101 berdasarkan kajian internal TNI AU. "Kenapa saya tidak memilih EC-725 Cougar buatan PT Dirgantara Indonesia tentu ada pertimbangan TNI AU sebagai pengguna. Saya pribadi (sebagai) komisaris utama PT DI dan ini sudah diputuskan masak-masak," kata mantan penerbang jet tempur A-4 Skyhawk, F-5E Tiger, hingga F-16 Fighting Falcon itu.

Helikopter Agusta Westland AW-101 memang dikenal sebagai helikopter mewah yang digunakan petinggi negara, seperti di India dan Amerika Serikat.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama Umar Sugeng dalam kesempatan terpisah menceritakan, AW-101 memiliki fitur keamanan canggih dengan perahu karet yang mengembang otomatis saat pendaratan darurat, kabin lapang, dan berbagai perlengkapan bisa dipasang di helikopter. Dalam keadaan standar, harga satu unit AW-101 adalah 18 juta dollar AS (Rp 249,12 miliar).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Tubagus Hasanuddin, mengkritisi langkah TNI AU yang dinilai tidak memberi ruang bagi industri dalam negeri untuk terlibat. Pada 2009 disepakati pengadaan helikopter produksi PT DI sebanyak 16 unit untuk Skuadron VVIP dan helikopter SAR. Itu dibagi dua tahap renstra, yakni 2009-2014 dan 2015-2019. Semua direncanakan dibeli dari dalam negeri, yakni PT DI," kata mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Dalam Renstra 2009-2014 sudah dipenuhi enam unit Helikopter Super Puma dan sisanya 10 unit diselesaikan dalam Renstra 2015-2019. Demi komitmen kepada TNI AU, lanjut TB Hasanudin, PT DI telah berinvestasi untuk persiapan pembuatan 10 helikopter tersebut.

Kalau harus memilih Agusta Westland AW-101, Hasanuddin mendesak, pabrikan Italia tersebut sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan harus mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri, kewajiban alih teknologi, imbal dagang, mengikuti ketentuan kandungan lokal aturan offset dan lain-lain.

Setelah kasus Sukhoi dan Leopard, pengadaan helikopter VVIP ini diharapkan menjadi pintu transparansi Kementerian Pertahanan dan TNI yang merupakan tentara rakyat agar transparan kepada publik. (Iwan Santosa)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Desember 2015, di halaman 4 dengan judul "Mencari Helikopter untuk VVIP".