Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Fraksi yang Ingin Kembalikan Capim KPK ke Presiden

Kompas.com - 26/11/2015, 16:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi di Komisi III DPR menolak delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum uji kelayakan dan kepatutan dimulai.

Sejumlah fraksi itu ingin agar delapan calon pimpinan dikembalikan ke Presiden Joko Widodo.

Menurut Anggota Komisi III Arsul Sani, hal ini yang membuat rapat pleno pada Rabu (25/11/2015) malam, memutuskan untuk menunda proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Jadi ada yang mau mengembalikan, ada yang mau lanjut fit and proper test," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini tidak mau membuka fraksi mana yang hendak mengembalikan delapan capim KPK ke pemerintah. (Baca: Usai Gantung Nasib Capim KPK, Fraksi-fraksi Saling Tuding)

Dia beralasan, rapat semalam berlangsung tertutup sehingga tidak etis untuk membuka sikap fraksi lain. Namun dia memastikan, PPP ingin melanjutkan tahap seleksi ini ke proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya tidak etis untuk mengatakan," ujarnya.

Silang pendapat ini, lanjut Arsul, sudah dibicarakan oleh para anggota Komisi III saat makan malam, sesaat sebelum rapat dimulai.

Akhirnya, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin selaku pimpinan rapat langsung mengusulkan agar pengambilan keputusan ini ditunda. (baca: Pansel KPK: Jangan Bilang Kami Tidak Paham Hukum)

Fraksi yang ingin mengembalikan capim ke pemerintah diminta mengkaji kembali berbagai masalah yang masih menjadi ganjalan, seperti tak adanya unsur kejaksaan pada 8 capim KPK.

Rapat rencananya akan kembali dilanjutkan pada Senin pekan depan. (baca: ICW: Mungkin Belum Ada Sahabat DPR di Antara Calon Pimpinan KPK)

Adapun delapan capim KPK yang diserahkan adalah kategori pencegahan terdiri atas Saut Situmorang dan Surya Chandra, penindakan Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan.

Kemudian, kategori manajemen ada Agus Rahardjo dan Sujanarko dan kategori supervisi dan pengawasan ialah Johan Budi Sapto Pribowo dan Laode Muhammad Syarif.

Sebelumnya, panitia seleksi juga mengirimkan dua nama, yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.

Keduanya akan menjalani uji kelayakan lagi bersama delapan nama lainnya. Adapun masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan habis pada Desember 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com