Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Petugas TPS Jangan Asal Main Catat

Kompas.com - 21/11/2015, 23:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menuturkan, selain mengandalkan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi potensi kecurangan dalam pemilu. 

"Kami sudah tahu titik-titiknya. Nanti pengawas TPS harus maksimal kerjanya. Tentu yang paling diharapkan adalah partisipasi masyarakat," kata Nasrullah di Bandung, Jumat (20/11/2015).

Nasrullah memaparkan, sering kali petugas di lapangan lalai. Idealnya, mereka mencocokan satu-satu undangan C6 (pemberitahuan untuk memilih) dengan DPT. Namun, seringkali langkah ini diabaikan.

"Waspadai petugas yang menerima DPT ini. Kalau dia punya daftar DPT, tapi kerjanya cuma main catat. Dia tidak menggunakan cross check," kata dia.

Nasrullah menambahkan, hal tersebut sering kali terjadi di daerah dimana biasanya pemilih dan petugas pencatat DPT sudah saling mengenal. Karena telah saling kenal, pemilih tetap dipersilakan mencoblos tanpa dicocokan dulu datanya.

"Kalau tiba-tiba ada orang lain yang datang bawa undangan, semestinya dia (petugas) boleh saja minta identitas. Kalau cuma bawa undangan, belum tentu ada dalam DPT," tutur Nasrullah.

Bawaslu mengingatkan ketidakcermatan petugas bisa menjadi potensi kecurangan. Pada pemilu yang lalu, Bawaslu menemukan modus jual beli undangan C6. Undangan yang belum sempat tersebar diperjualbelikan ke sejumlah pihak seharga Rp 20.000,- atau Rp 30.000,-.

Ia menginginkan hal tersebut tak lagi ditemukan pada pilkada serentak 9 desember 2015. "Ini pilkada yang lalu ya. Jangan sampai ini muncul lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com